Pembangunan Ruang Publik di Banyuwangi Harus Pro Warga

Banyuwangi - Di Banyuwangi, syarat khusus untuk pengembangan ruang-ruang publik harus mampu mengakomodasi kepentingan warga. Tak hanya itu, arsitektur bangunan gedung juga tak melulu pasak beton yang menjulang tinggi tapi harus dibangun dengan konsep green building.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, akses-akses ruang yang dibangun dengan dana dari pajak rakyat tidak boleh menjauhkan diri dari masyarakat. Arsitektur sebagai bidang keilmuan harus mampu menjawab tantangan tersebut, sehingga ilmu arsitektur tidak terpisah dengan kehidupan keseharian warga.

Beberapa konsep diaplikasikan dalam arsitektur ruang publik. Menurut Anas, bangunan milik pemerintah bukan hanya harus bagus dari aspek teknis, tapi fungsinya juga harus bermanfaat bagi masyarakat.

"Banyak ruang publik yang didesain aksesibel bagi masyarakat, mulai dari ruang terbuka hijau, pendopo, stadion, destinasi wisata, hingga bandara," ujar Anas, saat dihubungi detikcom seusai mengisi acara seminar arsitektur di Universitas Atmajaya, Kamis (20/10/2016).

Sebagai contoh yang kini sedang dikembangkan, sambung Anas, yaitu bangunan terminal bandara yang pembangunannya telah mencapai 80 persen. Terminal tersebut bakal menjadi terminal bandara berkonsep hijau pertama di Indonesia. Arsitekturnya mengakomodasi arsitektur khas Suku Using (masyarakat asli Banyuwangi).

Ruang publik lainnya selain bandara, kata Anas, juga tidak boleh menyingkirkan komunitas ekonomi warga biasa. Semisal, penataan Pantai Boom yang diiringi pembangunan food court untuk para PKL yang sebelumnya sudah ada di sana.

Rencana pembangunan lainnya seperti Pasar Banyuwangi juga tak kalah disoroti. Untuk itu, sebelum pembangunan dimulai, arsitek harus mendahului dengan presentasi desain arsitekturnya di hadapan ratusan pedagang. Dari presentasi itu, ada kritik dan masukan untuk perbaikan. Pasar Banyuwangi akan mulai dibangun awal 2017.

"Salah satu unsur penting dalam arsitektur ruang publik adalah partisipasi warga karena merekalah yang akan menggunakan bangunan tersebut. Yang akan menggunakan pasar ya para pedagang, bukan bupati atau kepala dinas. Maka kami undang arsiteknya untuk presentasi ke pedagang. Arsiteknya kaget karena harus presentasi di depan ratusan orang, tapi proses ini ya harus dilalui," ujarnya. (khf/khf)