Pengamat LIPI: Tagih Kontrak Politik Bacagub DKI Agar Tak Dibodohi

Jakarta - Pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris meminta Pilgub DKI 2017 tidak hanya dibumbui dengan kontrak politik antara pasangan calon dengan masyarakat. Warga jangan lupa untuk menagih realisasinya.

"Tidak cukup misalnya kontrak politik pasangan calon dengan suatu komunitas. Bagaimana mekanisme menagih jika tidak dipenuhi, supaya kita juga tidak dibodohi pasangan calon," kata Syamsudin di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, (20/10/2016).

Hal itu disampaikan seusai konferensi pers hasil survei SMRC 'Kinerja Petahana dan Peluang Para Penantang dalam Pilkada DKI Jakarta'. Syamsudin mengatakan pentingnya integritas para pasangan calon dibandingkan dengan daya tarik personal belaka.

"Jangan semata-mata didasarkan penampilan fisik, pencitraan, dan atas dasar kata-kata yang santun. Kita butuh pemimpin yang apa yang dikatakan sesuai dengan yang diperbuat," lanjutnya.

Senada dengan Syamsudin, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas tidak bisa menjamin elektabilitas para kontestan Pilgub hanya berdasarkan kontrak politik.

"Mungkin untuk yang melakukan kontrak dengan mereka bisa jadi. Tetapi publik membandingkan janji dengan calon lain, mungkin dengan janji, kita tidak tahu persis. Apakah janji politik itu sesuai atau tidak. Janji politik belum tentu jadi pegangan," kata Sirojudin.

(imk/imk)