Kunjungi NTT, Kakorlantas Resmikan Satpas Apung Pertama di Indonesia

Jakarta - Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto meresmikan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) apung pertama di atas kapal. Kehadiran Satpas apung ini akan memudahkan masyarakat NTT dalam pengurusan SIM.

Acara peresmian Satpas apung digelar di Pelabuhan Bolok, Kupang, NTT, Kamis (20/10/2016). Peresmian ini juga dihadiri oleh Kapolda NTT Brigjen Widyo Sunaryo, Kadispenda NTT, Direktur Utama BRI dan Forum pimpinan daerah.

Irjen Agung mengatakan, Satpas apung yang melayani penerbitan SIM ini sangat dibutuhkan masyarakat mengingat NTT memiliki 1.932 pulau dan 42 pulau berpenghuni.

"Jangan sampai bagi mereka yang memiliki niat baik untuk memperpanjang mengalami kesulitan harus menyebrang pulau dari pelabuhan melanjutkan perjalanan dengan kendaraan umum. Sekarang kita sudah dapat langsung hadir di tengah masyarakat kepulauan," kata Agung dalam sambutannya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima detikcom.

Foto: Dok. Korlantas Polri Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto meninjau Satpas apung di NTT (Foto: Dok. Korlantas Polri)

Pada peresmian ini, Kakorlantas Polri dan Kapolda NTT juga menerima rekor Muri sebagai pelayanan penerbitan SIM dan penyelenggaraan pelayanan SIM pertama di atas kapal.

Selain itu, Korlantas dalam waktu dekat segera meluncurkan pendaftaraan, perpanjangan maupun pembuatan serta pembayaran secara online menggunakan mesin EDC, ATM serta mobile banking.

Foto: Dok. Korlantas Polri Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto saat meresmikan satpas apung (Dok. Korlantas Polri)

"Selain proses perpanjangan SIM dapat sinergi dengan Binmas dalam melayani masyarakat begitu pula Satuan Polair, sehingga mempercepat trust building dari masyarakat sekaligus menjaga NKRI," kata Agung.

Dalam kunjungannya ke NTT, Kakorlantas juga meresmikan RTMC Polda NTT yang memiliki CCTV di beberapa wilayah di NTT. Hal itu untuk monitoring dan evaluasi wilayah serta memiliki data base rekam kejahatan kecelakaan lalu lintas sebagai dasar penerbitan SIM.

(idh/fdn)