Dalam Dua Tahun, Jokowi Tiga Kali Rombak Kabinet

Jakarta - Salah satu hal yang paling disorot dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah soal komposisi kabinet. Presiden Jokowi sejak menjabat, sudah tiga kali merombak kabinet.

Dalam catatan yang dihimpun Kamis (20/10/2016), Jokowi-JK pertama kali mengumumkan kabinetnya pada 26 Oktober 2014 di halaman Istana Negara dan dilantik sehari setelahnya. Kabinet Kerja itu diisi 4 menteri koordinator dan 30 menteri atau total 34 anggota.

Latar belakang anggota kabinet ini berasal dari kalangan porfesional dan partai politik pengusung pemerintah, yaitu PDIP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura. Ada hal yang dipegang Jokowi sejak kampanye, bahwa dia tak akan bagi-bagi kursi ke parpol.

Meski seperti janji politik, namun faktanya komposisi kabinet bisa dengan mudah dinilai bahwa menteri yang berasal dari parpol adalah mereka yang mengusung Jokowi-JK dalam Pilpres. Tak ada menteri yang berasal dari partai politik lain.

Kemudian seiring berjalannya waktu, tepatnya jelang satu tahun usia pemerintahan, Jokowi mulai memberi sinyal-sinyal akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet. Isu ini langsung dibantah Istana, namun kadung membuat partai politik gaduh.

Reshuffle Jilid I: Jokowi Ganti 6 Menteri

Rabu, 12 Agustus 2015 sinyal reshuffle yang sebelumnya disuarakan Presiden Jokowi dengan istilah evaluasi, terbukti adanya. Pukul 13.25 WIB di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi mengganti 6 menteri sekaligus.

Ada yang dicopot tapi ada juga yang hanya bergeser tempat. Berikut 6 posisi tersebut:

1. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil diganti Darmin Nasution
2. Menko Kemaritiman: Indroyono Soesilo diganti Rizal Ramli
3. Sekretaris Kabinet: Andi Widjajanto diganti Pramono Anung
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Adrinof Chaniago diganti Sofyan Djalil
5. Menko Polhukam: Tedjo Edhy Purdijatno diganti Luhut B. Pandjaitan
6. Mendag: Rachmat Gobel diganti Thomas Lembong

Perombakan kabinet jilid I di atas tak terkait dengan jatah parpol, karena relatif yang masuk berlatar belakang profesional semua. Hanya Pramono Anung yang diketahui sebagai politisi PDIP. Pasca reshuffle jilid I, menteri-menteri yang baru langsung menyesuaikan ritme kerja dalam Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Jokowi.

Reshuffle Jilid II: Ganti 12 Menteri

Setelah beberapa bulan isu reshuffle berlalu, banyak partai politik yang melakukan konsolidasi dengan menggelar Munas, Muktamar atau Kongres. Usai regenerasi itu, beberapa partai politik mengubah sikap koalisi.

Adalah PAN, PPP dan Partai Golkar yang semula berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP), pasca konsolidasi berubah haluan menjadi partai pendukung pemerintah. Mereka bergabung dengan 4 parpol yang sejak awal mendukung Jokowi-JK.

Tak sampai itu, momen konsolidasi diikuti dengan mencuatnya lagi isu reshuffle. Yaitu soal 'jatah' kursi untuk parpol baru pendukung pemerintah. Dua parpol yaitu PAN dan Golkar tak ada wakil di kabinet, sementara PPP direpresentasikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim.

Memang isu 'jatah menteri' itu dibantah, tapi tak terlalu sulit untuk mengetahui bahwa dua kursi yang diganti Presiden Jokowi adalah untuk PAN dan Golkar.

Rabu, 27 Juli 2016 Presiden Jokowi resmi memberhentikan lalu mengangkat 12 menteri sekaligus dari 34 anggota Kabinet Kerja. Seperti pada reshuffle pertama, ada yang dicopot dan ada juga yang bergeser. Namun yang menarik masuknya politisi PAN dan Golkar di dalam kabinet.

Berikut 12 menteri ditambah satu Kepala BPKM yang dilantik Presiden Jokowi:

1. Menko Kemaritiman: Luhut Binsar Pandjaitan
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil
4. Kepala BKPM: Thomas Trikasih Lembong
5. Menko Polhukam: Wiranto (Hanura)
6. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
7. Menteri Desa dan PDTT: Eko Putro Sandjojo
8. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
10. Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita
11. Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto (Golkar)
12. Menteri ESDM: Arcandra Tahar
13. Menteri PAN RB: Asman Abnur (PAN)

Reshuffle Jilid III: Polemik Menteri ESDM

Reshuffle jilid II pada 27 Juli 2016 lalu, ternyata menyisakan masalah yang sangat serius bagi Presiden Joko Widodo. Adalah Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru belakangan diketahui punya paspor Amerika Serikat alias dwi kewarganegaraan. Hal yang sangat diharamkan oleh UU.

Maka Senin, 15 Agustus 2016, Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari posisinya setelah 20 hari menjabat atau masa jabatan menteri tersingkat sepanjang sejarah.

Presiden Jokowi lalu menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM. Usai pergantian itu, status Arcandra yang berpaspor AS dipulihkan oleh Menkum HAM sebagai WNI, meski menuai kritikan.

Tanggal 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi melantik mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM definitif, dan Arcandra Tahar diangkat kembali namun sebagai Wakil Menteri ESDM.

Lalu setelah tiga kali rombak kabinet, apakah Presiden akan melakukan reshuffle lagi untuk tahun ketiga dan seterusnya?

"Itu hak prerogatif Presiden," ucap Seskab Pramono Anung.

(bal/Hbb)