Melihat Upaya Jokowi Bangun Daerah Pinggiran dan Perbatasan

Jakarta - Salah satu agenda prioritas Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla adalah 'Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan'.

Janji politik itu tertuang dalam poin ketiga Nawa Cita yang sudah diupayakan sedemikian rupa oleh Jokowi dengan melakukan banyak hal. Lalu apa hasil yang bisa dilihat dalam dua tahun kinerja pemerintah soal pembangunan pinggiran dan perbatasan itu?

Berikut beberapa catatan dua tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun perbatasan dan daerah pinggiran yang dihimpun detikcom, Kamis (20/10/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Blusukan dan Renovasi Pos Perbatasan

Jokowi di Entikong (Foto: Dina Rayanti)

Cara paling konkret Jokowi untuk mengambil keputusan adalah dengan melihat langsung ke lokasi. Selain bisa mendengar sendiri masalah di lapangan, blusukan juga menunjukkan bahwa Presiden hadir di perbatasan.

Dalam pembangunan perbatasan ini Jokowi sudah meninjau Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Jokowi harus memanjat pos menara tertinggi Pos Perbatasan Sei Pancang, Pulau Sebatik untuk melihat kondisinya.

Lalu Jokowi juga pernah meninjau langsung perbatasan Indonesia-Timor Leste di Atambua dan mengunjungi perbatasan wilayah di Kabupaten Belu, Kupang, NTT pada 28 Desember 2015.

Sementara tahun ini, tanggal 23 Maret 2016 lalu Jokowi berkunjung ke Entikong, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jokowi memerintahkan agar dibangun perbatasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang lebih baik dari pos negara tetangga. Termasuk memperlebar jalannya dari 5 meter jadi 20 meter.

"Ini akan lebih baik dari yang lalu, lebih besar dari yang lalu dan lebih baik dari yang di sana (Malaysia). Pasti lebih baik," ucap Jokowi saat itu di Entikong.

Selain pos yang untuk Entikong ditargetkan rampung akhir tahun ini, Jokowi juga merencanakan membangun pasar yang besar dan bagus. Tujuannya agar ada aktivitas ekonomi dan tidak memilih belanja di negara tetangga.

Kunjungan terakhir Jokowi ke perbatasan adalah Rabu (19/10) kemarin saat meresmikan bandar udara Miangas di Sulawesi Utara. Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Filipina.

2. Infrastruktur di Daerah

Foto: Dok. Kementerian PUPR

Selain membenahi pos perbatasan, Jokowi juga melakukan aksi nyata untuk memenuhi janjinya membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan, yaitu diwujudkan dengan massifnya pembangunan infrastuktur di banyak daerah.

Dari data KSP, ada peningkatan kualitas dan pembangunan jalan baru di kawasan perbatasan di tiga titik yakni Kalimantan, Papua dan NTT untuk menjadi pintu gerbang menuju Indonesia.

Total panjang proyek infrastruktur jalan itu 3.187 Km. Di Kalimantan dibangun 1.900 Km yang sudah tersambung 1.454 dan belum tersambung 446 Km. Papua total 1.111 Km, yang sudah tersambung 844 Km, yang belum tersambung 267 Km, NTT total 176 Km, yang sudah tersambung 63 Km dan belum tersambung 113 Km.

Soal infrastruktur untuk membangun daerah ini, anggarannya terus ditingkatkan. Pada tahun 2014 sebesar Rp 177,9 triliun, tahun 2015 Rp 290,3 triliun, tahun 2016 Rp 317,1 triliun dan asumsi tahun 2017 Rp 346 triliun.

3. Bangun Permukiman

Pembangunan di Entikong (Foto: dok. Kementerian PUPR)

Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah mengebut Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) di dekat pos perbatasan.

PIP merupakan program pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah permukiman. Selama ini, wilayah perbatasan dianggap jadi anak tiri yang infrastrukturnya selalu diabaikan.

Berikut ini 9 kawasan permukiman perbatasan yang saat ini tengah dikebut pembangunan infrastrukturnya.

1. Permukiman Long Apari di Kabupaten Mahakam, Kalimantan Timur dengan anggaran sebesar Rp 64 miliar.
2. Permukiman Sebatik Tengah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dengan anggaran Rp 92 miliar.
3. Permukiman Aruk Sajingan Besar di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dengan anggaran Rp 63 miliar.
4. Permukiman Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dengan anggaran Rp 66 miliar.
5. Permukiman Motamassin Kobalima Timur di Kabupaten Malaka, NTT dengan anggaran Rp 82 miliar.
6. Permukiman Wini Insana Utara di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT dengan anggaran Rp 82 miliar.
7. Permukiman Skouw Muara Tami di Kota Jayapura, Papua dengan anggaran Rp 95 miliar.
8. Permukiman Motaain di Kabupaten Belo, NTT dengan anggaran Rp 92 miliar.
9. Permukiman Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan anggaran Rp 125 miliar.

Selain permukiman, dalam dua tahun terakhir, sejumlah proyek infrastruktur lain juga tengah berjalan. Pembangunan 41 pelabuhan dan menyiapkan 47 pelabuhan non-komersial untuk mendukung jalur tol laut. Jokowi menargetkan, pada 2019, sudah dibangun seratus pelabuhan.

Kemudian dalam penerbangan, Presiden Jokowi tengah mengembangkan sembilan bandar udara. Enam di antaranya telah resmi dibuka pada 2016. Proyek infrastruktur lain yang menjadi perhatian adalah penyelesaian fasilitas perairan, seperti waduk. Tahun ini, ada 22 waduk yang sedang dibangun.

4. Dana Desa

Foto: Pool

Pemerintah menggelontorkan uang yang tak sedikit dari APBN untuk menelurkan gagasan pembangunan berbasis desa. Konkretnya tiap desa dapat sekitar Rp 1 miliar tiap tahun.

Pada tahun 2015 anggaran negara untuk dana desa sebesar Rp 20,7 trilliun, lalu meningkat pada tahun 2016 sebesar 46,9 triliun. Sementara realisasi pencairan dan penyaluran dana desa sampai September 2016, dari pusat ke kabupaten/kota sudah Rp 27,8 triliun (98.73%). Dari kab/kota ke rekening desa sudah Rp 19,1 triliun.

Sejauh mana capaian Nawacita dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK? Ikuti terus ulasannya hanya di detikcom!