Kemdikbud Kumpulkan Kadisdik Se-Indonesia untuk Percepat Distribusi KIP

Palu - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah. Mereka dikumpulkan untuk mencari solusi dalam percepatan penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) khususnya untuk siswa putus sekolah.

"Ada empat agenda yang dibahas, yang pertama mempercepat dan mengkordinasi DAK, BOP, dan PAUD tahun 2016. Bahwa serapan BOP tahun 2016 bulan Okotber baru terserap 29,4 persen dari pagu anggaran Rp 2,3 triliun," ujar Dirjen Paud dan Dikmas Harris Iskandar, Rabu (19/10/2016).

Rapat Kordinasi itu diselenggarakan di Hotel Mecure, Kota Palu untuk membahas percepatan KIP dan PIP (Program Indonesia PIntar) non formal dengan dihadiri oleh 515 Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Dirjen Paud dan Dikmas Harris Iskandar, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian PMK Agus Sartono, serta jajaran Direktur di Ditjen Paud dan Dikmas lainnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Ini sudah Oktober, kami rasa perlu dikumpulkan teman-teman untuk membedah persoalan di tingkat serapan. Sehingga dapat cari solusinya, waktu berjalan terus 31 Desember sebentar lagi," sambungnya.

Harris mengatakan BOP (Bantuan Operasional) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2017 telah diberi tambahan oleh pemerintah. Alokasi untuk PAUD pun menjadi naik Rp 1,28 triliun. "Atau lebih dari 50% meskipun tidak terserap, tetapi dinaikkan, hebat ya," imbuhnya.

Terkait soal PIP, lanjut Harris dari 17,9 juta KIP yang telah disebar ke masyarakat. Pihaknya telah mengalokasikan Rp 4,1 juta kartu, khususnya untuk anak-anak putus sekolah

"Sudah dicetak dan distribusi ke daerah itu ATS. Kami juga sudah mengirimkan ulang 2,9 juta KIP yang lengkap dengan nama dan alamatnya, dengan tujuan dinas pendidikan dan stake holder setempat untuk melakukan penelusuran ATS (Anak Tidak Sekolah) tersebut di masyarakat mulai Kelurahan, Kecamatan serta desa-desa," paparnya.

Harris mengatakan tujuan teknik jemput bola yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, setidaknya dapat melakukan validasi ulang kembali. Selain itu mereka juga harus memotivasi untuk anak-anak yang putus sekolah.

"Sehingga ATS kembali sekolah atau masuk program kesetaraan paket a,b,c atau mengikuti program khusus pelatihan. Kemudian memberikan usulan juga untuk KIP bagi yang sudah masuk sekolah kesetaraan dan kursus sekaligus didaftarkan ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan) agar dapat BOP dan PIP," pungkasnya. (edo/bag)