PPP Djan Lobi PDIP untuk Koalisi Permanen di Pilkada

Jakarta - PPP Kubu Djan Faridz menegaskan pihaknya akan mencanangkan koalisi permanen dengan PDIP. Hal ini akan dilakukan sebagai dukungan PPP Djan terhadap PDIP pada Pilkada serentak 2017 walaupun masih terjadi dualisme kepengurusan.

"Jadi kita PPP Djan Faridz ini sudah mencanangkan kita adalah koalisi permanen dengan PDIP. Kemarin kita koalisi dengan Gerindra sekarang dengan PDIP, jadi di seluruh pilkada yang calonnya didukung PDIP maka akan didukung oleh PPP Djan Faridz," kata Sekjen PPP kubu Djan, Dimyati Natakusumah di gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu, (19/10/2016).

Terkait koalisi permanen dengan PDIP, Dimyati menegaskan pihaknya akan melakukan lobi politik dengan partai berlambang banteng tersebut. Hal ini dilakukan karena Dimyati merasa PPP dengan PDIP adalah kawan lama.

"Kita mau buka connecting door dengan PDIP. Antara PPP sama PDIP kan satu tembok, mau kita buka pintunya. Apalagi PDIP dan PPP ini kawan lama, sahabat lama yang dulu di zaman orde baru senasib seperjuangan dalam arti menderita bersama-sama," ujarnya.

Dimyati berharap SK dari Menkumham segera disesuaikan dengan putusan MA. Selain itu dia menegaskan dukungan terhadap pasangan calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat dilakukan secara ikhlas.

"Tidak ada mahar politik, saya dengar di sini di sana ini kita murni mendukung," tegasnya.

Dimyati juga bersikukuh bahwa dukungan terhadap Ahok-Djarot adalah sah. Di sisi lain dia juga mengakui saat ini PPP masih terjadi dualisme antara kubu Djan dengan Romahamurmuziy (Romi).

"Kalau SK Kumham dan MA selaras maka tidak ada lagi dualisme, cuma 1 PPP. Sehingga apa yang dilakukan Djan Faridz sah, yaitu tindakan PPP mendukung Ahok-Djarot," kata Dimyati.

Sebelumnya, Menkum HAM Yasonna Laoly masih mengkaji permintaan Djan untuk menganulir SK pengesahan kepengurusan PPP yang dipimpin Romi. Dia mengatakan pihaknya tidak akan gegabah dalam membuat keputusan.

"Apakah itu cukup atau tidak, memerlukan kajian, tidak bisa sembarangan, nanti dituduh bermain politik. Tetapi kalau secara yuridisnya kuat kan kita ya lihat begitu. Yang pasti kita tidak boleh gegabah," ujar Yasonna sebelum menghadiri rapat RUU Merek dengan pansus DPR-RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu, (19/10/2016).

(imk/imk)