"Anggaran pilkada sepenuhnya dibiayai dari terutama di daerah, Satwil Gubernur, Polda itu dibiayai APBD," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam acara Dialog Polri bertajuk "Pilkada Lancar Demokrasi Bersinar" yang dihelat di sebuah restoran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
Selain Boy, Kepala Biro Hukum KPU RI Nur Sarifah, Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak, Direktur Pusat Kajian Politik UI Sri Budi Eko Wardani, dan Staf Ahli Ketua MK Pan Mohamad Faiz juga menjadi pembicara dalam diskusi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Boy menjelaskan, 71.983 personel dikerahkan untuk pengamanan pilkada serentak nanti. Pola pengamanan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) adalah 2 petugas polisi, 2 linmas untuk 1 TPS.
Boy menjelaskan, soal tingkat status kerawanan ditentukan oleh kapolres masing-masing daerah. Para kapolres menganalisa dan melakukan upaya pemetaan kerawanan di daerah masing-masing untuk kemudian menentukan pola-pola pengamanan.
"Pengamanan statis di TPS itu 10 anggota polisi, PPK 15, KPU kabupaten 30, KPU provinsi 100, tapi kondisi dalam keadaan normal. Kalau ada keadaan mendesak satuan cadangan digeser untuk ke lokasi tersebut," ujarnya. (idh/jor)










































