Pemprov DKI Akui Belum Bisa Akomodasi Keluhan Warga Rusun Jatinegara Barat

Jakarta - Keluhan warga di rumah susun (rusun) Jatinegara Barat belum mendapat perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan belum adanya serah terima secara penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Pemprov DKI.

"Itu kan dari Kementerian (PUPR) ya. Jadi belum serah terima full. Dari desainnya dari pembangunannya itu dari kementerian. Pemda hanya dari proses penempatan mereka dari Kampung Pulo," ujar Kepala Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Kelik Indriyanto di Balai Kota DKI, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Kelik menjelaskan bahwa selama belum ada serah terima, Pemprov DKI tidak bisa mengakomodir keluhan warga. Karena proses pemeliharaan rusun belum masuk anggaran pemerintah daerah.

"Kita akan usulkan nanti selama sudah serah terima. Kalau belum serah terima kita belum bisa masuk ke sana anggarannya," jelas Kelik.

Pihak Pemprov DKI akan segara berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk bisa segera mengatasi keluhan warga rusun. Pihaknya mengaku hanya bisa mengakomodir keluhan warga yang sifatnya tidak terlalu berat.

"Mungkin yang sifatnya kecil-kecil, masalah penggantian bisa kita lakukan. Kemarin ada jendela-jendela. Yang susah dibuka bisa kita tangani. Kalau yang besar-besar akan koordinasi dengan Kementerian PUPR," kata Kelik.

Keluhan warga Rusunawa Jatinegara Barat adalah mengenai ketidaknyamanan hunian mereka. Masalah yang muncul mulai dari ruang tamu yang menyatu dengan kamar mandi, akses air yang susah, hingga kesulitan mencari nafkah.

(jor/jor)