.webp)
"Total 71.983 personel terbagi di seluruh tempat yang menyelenggarakan pilkada," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam acara Dialog Polri bertajuk 'Pilkada Lancar Demokrasi Bersinar' yang dihelat di sebuah restoran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2016).
Selain Boy, Kepala Biro Hukum KPU RI Nur Sarifah, Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak, Direktur Pusat Kajian Politik UI Sri Budi Eko Wardani, dan Staf Ahli Ketua MK Pan Mohamad Faiz juga menjadi pembicara dalam diskusi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BKO Brimob disiapkan 5.410 personel. Dilihat daerah mana yang akan dikirim perbantuan dari Mabes Polri, tergantung kondisi ancaman di daerah. Yang potensi kerawanan tinggi diprioritaskan mendapatkan BKO ini," ujarnya.
Boy juga menyoroti beberapa poin terkait Pilkada. Kata Boy, persiapan dan netralitas penyelenggara yaitu KPU juga penting untuk kelancaran pilkada. Tidak hanya KPU, tapi juga Bawaslu yang mengawasi atau sebagai wasit dalam pilkada.
"Mereka otomatis terkait Setra Gakumdu yang di dalamnnya ada jaksa dan polisi. Setiap pelanggaran akan ditentukan apakah itu pelanggaran administrasi atau pidana pemilu. Jika pidana pemilu, hukum acaranya sendiri," ujar Boy.
Selain itu, lanjut Boy, netralitas dan profesionalitas aparat dalam pengamanan seperti polisi yang dibantu TNI, dan Linmas juga jadi kunci mewujudkan pilkada obyektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Boy juga berharap media dapat memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang berimbang.
"Media harus mampu memberikan pendidikan politik yang imbang," urainya.
(idh/rna)
