Jika Dipecat PPP Djan, Lulung Bakal Disambut Kubu Romi dengan Gembira

Jakarta - PPP Djan Faridz bersiap memberikan sanksi kepada kadernya yang menolak mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017, termasuk Abraham 'Lulung' Lunggana. Jika pada akhirnya Lulung dipecat oleh kubu Djan, PPP kubu Romahurmuziy (Romi) siap menyambut dengan tangan terbuka.

Bagi Sekjen PPP kubu Romi, Arsul Sani, kehadiran Lulung nantinya akan bisa menyatukan kembali internal PPP.

"Pintu kami terbuka bagi Pak Haji Lulung untuk menyatukan kembali, membesarkan PPP dan memastikan bahwa aspirasi konstituen PPP terjaga dengan baik," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (19/10/2016).

Arsul menambahkan, jika Lulung masuk menjadi bagian dari kubu Romi maka pintu islah antar dua kubu yang berseteru makin terbuka. Lulung diyakini bisa membawa 'gerbong' kader PPP di kubu Djan untuk bersatu dengan kubu Romi.

"Kalau beliau bersedia bergabung dengan DPP hasil Muktamar PPP Pondok Gede maka kami menyambut gembira. Ini akan makin membuat islah PPP menuju ke bentuk yang lebih bulat. Kami membuka pintu bukan hanya untuk Haji Lulung tetapi juga untuk yang lainnya seperti Habil Marati, Nukman A Hakim, Endin Soefihara dan lain-lain," ungkapnya.

Untuk perolehan suara PPP di DKI ke depan, Arsul tak bisa menjamin kehadiran Lulung akan mengerek elektabilitas PPP. Namun yang terpenting bagi internal, konsolidasi semakin kuat.

"Saya kira pemilih PPP di DKI adalah konstituen yang ideologis, jadi pengaruh itu ditentukan oleh paslonnya, bukan oleh tokohnya," ujarnya.

"Yang paling berpengaruh untuk konsolidasi dan mengutuhkan semua potensi PPP di DKI," imbuh Arsul.

Sebelumnya, instruksi yang akan dikeluarkan kubu Djan disebut Dimyati Natakusumah mengikat bagi semua kader maupun simpatisan PPP. Sanksi akan diberi tanpa kecuali, termasuk Lulung yang sudah mendatangi Agus-Sylvi beberapa waktu lalu. Padahal selama ini pria bernama lengkap Abraham Lunggana itu merupakan loyalis Djan.

"Setelah instruksi diberikan sifatnya mengikat, apabila tidak dilaksanakan sanksi akan diberikan. Termasuk Pak Haji Lulung jika melanggar karena dia adalah Ketua DPW. Berlaku untuk semua," tegas Dimyati saat dihubungi, Selasa (19/10/2016).

(wsn/imk)