Polda Metro Petakan Titik Rawan Selama Pilkada DKI

Jakarta - Polda Metro Jaya mengantisipasi sejumlah potensi kerawanan yang timbul selama penyelenggaraan Pilkada DKI. Sejumlah titik rawan telah dipetakan oleh jajaran Polda Metro Jaya agar tidak menimbulkan gangguan keamanan.

"Sudah tentu itu (kerawanan) menjadi tanggung jawab polisi. Dengan dasar itu, titik kerawanan sudah kita mapping sehingga polisi melakukan langkah-langkah preventif dan mengimbau masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang ingin membuat Jakarta tidak aman," jelas Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana kepada wartawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Suntana mengatakan, potensi kerawanan ada di masing-masing wilayah, sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

"Hampir semua daerah mempunyai potensi kerawanan. Saya tidak mau menyebutkan secara spesifik, semua wilayah mempunyai karakteristik yang menimbulkan kerawanan," imbuh Suntana.

Setiap personel yang bertugas dalam pengamanan Pilkada DKI ini juga telah diberikan pembekalan terkait prosedur penanganan permasalahan yang terjadi selama pemilu.

"Pengawalan dimulai dari proses penetapan calon sampai pemilu ini berakhir dan begitu berakhir, petugas kepolisian akan ditarik seperti biasa," cetusnya.

Pihak kepolisian juga sudah menyiapkan pola-pola pengamanan selama Pilkada berlangsung, termasuk pengamanan untuk masing-masing calon.

"Begitu ditetapkan, para pasangan calon akan mendapat pengamanan melekat, tatapi polisi sudah datang sekarang kepada para calon untuk menawarkan konsep dan formasi pengamanan, baik di rumah, di jalan dan pada saat kegiatan serta prosedur tetap yang harus dijalankan kepolisian," lanjutnya.

Ia menambahkan, masing-masing pasangan calon akan mendapatkan pengawalan dengan komposisi yang sama sesuai dengan kerawanannya masing-masing.

"Personel banyak, setiap calon bisa lebih dari 20-30 orang, tergantung kerawanan masing-masing, tapi setiap calon mendapat porsi yang sama. Kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain karena menyangkut prosedur tetap yang harus dijalankan," sambungnya.

Selama proses Pilkada berlangsung, Suntana menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjaga netralitas.

"Menyinggung soal netralitas bukan hanya kepolisian, tapi semua elemen negara, KPU, Panwas dan polisi harus netral. Polisi harus netral, karena netral menjadi modal utama kita, kalau kita jadi wasit tapi tidak netral kan enggak enak. Kan modal utama harus netral," pungkasnya.

(mei/rvk)