KPU Jamin Dinamika PPP Tak Pengaruhi Keabsahan Dukungan Calon Pilgub DKI

Jakarta - PPP kubu Djan Faridz mendukung bakal pasangan calon Ahok-Djarot di Pilgub DKI, dengan menggugat SK kepengurusan PPP Romahurmuziy (Romi). Padahal, kubu Romi sudah mendukung pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Silviana Murni.

Melihat dinamika di internall PPP ini, KPU menjamin apapun keputusan soal keabsahan kepengurusan PPP nantinya, maka itu tak akan berpengaruh pada dukungan yang sudah didaftarkan ke KPU DKI.

"Tidak akan berpengaruh terhadap proses pendaftaran calon dalam Pilkada yang prosesnya sudah selesai," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat berbincang, Minggu (16/10/2016).

Bila Menkum HAM Yasonna Laoly mengabulkan permohonan Djan untuk membatalkan SK itu, maka PPP Romi yang sudah mendukung Agus-Sylvi adalah kepengurusan yang tidak lagi sah. Namun kondisi seperti ini tak akan jadi soal.

Soalnya, kata Hadar, kepengurusan yang dihitung dalam Pilgub DKI 2017 adalah kepengurusan yang sudah didaftarkan ke KPU DKI. Tentu saja yang sudah didaftarkan adalah PPP kubu Romi.

"Bakal pasangan calon dalam Pilkada haruslah mendapat SK dukungan dari DPP parpol yang tercatat terakhir di Kemenkum HAM pada masa pendaftaran. Semua parpol yang telah memberi SK dukungan kepada bakal pasangan calon dan sudah diterima pendaftarannya telah diterima, dukungan itu tidak dapat ditarik kembali," papar Hadar.

Dia mendasarkan penjelasan ini pada Pasal 6, ayat (5) dan ayat (6), PKPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan. Sebelumnya, PPP kubu Djan menjelaskan syarat maju ke Pilgub DKI 2017, pasangan calon minimal mempunyai dukungan dari parpol sebanyak 22 kursi.

Saat ini, Agus-Sylviana didukung 28 kursi, dengan sumbangan 10 kursi dari PPP. Bila 10 kursi itu dicabut, maka dukungan untuk Agus Sylviana hanya 18 kursi yang artinya tak memenuhi syarat minimal 22 kursi.

"Akibat yang timbul dari dicabutnya Surat Keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kubu Romi (bila Menkum HAM berkeputusan demikian), maka kubu Romi tak lagi bisa mengatasnamakan PPP dan termasuk tidak lagi bisa menggunakan atribut PPP," ujar Wakil Sekjen PPP kubu Djan, Sudarto, saat berbincang, Kamis (13/10) kemarin.

(dnu/bal)