Setelah OTT Pungli, Menhub Gandeng ICW dan YLKI Pantau Kementeriannya

Setelah OTT Pungli, Menhub Gandeng ICW dan YLKI Pantau Kementeriannya

Nathania Riris Michico - detikNews
Minggu, 16 Okt 2016 02:29 WIB
Setelah OTT Pungli, Menhub Gandeng ICW dan YLKI Pantau Kementeriannya
Menhub Budi Karya (Foto: Nathania Riris Michico/detikcom)
Palembang - Setelah terkuaknya praktik pungli di bagian pelayanan perizinan pada Selasa lalu (11/10), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung bergerak cepat mengecek kerja pegawainya. Menhub memastikan operasi pemberantasan pungli (OPP) akan memberi efek jera hingga ke daerah-daerah.

"Kita tidak mau melukai banyak orang, kita mau memang hanya pada orang yang bermasalah, apa yang kita lakukan di Jakarta itu adalah shock therapy, kita harapkan ini menjadi semacam bisa jadi efek jera kepada semua pihak di semua perhubungan," kata Menhub Budi Karya disela-sela kunjungan kerjanya di Jaka Baring, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (15/10/2016).

Menhub mengatakan OPP tersebut memberi banyak dampak termasuk membuat pegawai berhati-hati dalam bersikap dan memberlakukan sistem terutama pelayanan ke masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sudah sampaikan ini jangan main-main lagi oleh karenanya apa yang kita lakukan semua mesti sesuai dengan peraturan dan Undang-undang," kata Budi Karya.

Salah satu efeknya, Menhub Budi Karya telah memutasi ratusan pegawainya yang dianggap bermasalah. "Memang kita setelah kejadian itu telah melakukan kurang lebih 163 pegawai yang kita mutasi, mutasi itu sendiri tidak semata-mata itu mungkin 20% dari jumlah itu yang kita indikasikan ada problem, tapi yang lain yang bagus-bagus," ujarnya.

Tidak hanya itu, mengingat ini merupakan gerakan nasional yang telah diinstruksikan khusus oleh Presiden Jokowi, Menhub juga telah menyiapkan tim khusus untuk memantau dan menindaklanjuti kasus pungli tersebut.

"Kami juga sudah buat suatu Satgas (satuan tugas), tim ad hoc, jadi kita tetapkan satu tahun yang terdiri dari tiga Eselon I dari internal dan dua dari eksternal yaitu dari perwakilan ICW (Indonesia Corruption Watch) dan perwakilan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang memantau perkembangan proses tindak lanjut itu," terangnya.

"Kita akan luncurkan besok dan personelnya akan kita sampaikan besok siang karena temen-temen ini yang akan mengevaluasi progres daripada upaya kita untuk berpartisipasi dalam OPP," tambahnya.

Dia menegaskan apabila terjadi di daerah-daerah maka akan diserahkan kepada Kapolda dan Kapolres masing-masing daerah agar segera ditindak dan kemudian didistribusikan ke pihak Kemenhub.

"Jadi tanpa bermaksud untuk melukai banyak orang lebih baik berhenti jadi kita bekerja lebih enak, lebih memberi makna bagi negeri ini," tutupnya. (dnu/dnu)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads