Politikus Gerindra Anggap Kombinasi Jonan-Arcandra Dipaksakan

Jakarta - Politisi Gerindra Ramson Siagian menilai Ignasius Jonan tidak layak menjadi menteri ESDM. Penyebabnya, Jonan karena belum pernah bekerja di sektor yang sama.

"Saya melihat Jonan kurang tepat jadi menteri karena setahu saya (dia) belum pernah di sektor ESDM. Sementara presiden memberitahukan dari profesional (padahal) banyak profesional lain yang bisa," ujar Ramson saat berbincang dengan detikcom, Jumat (14/10/2016).

Anggota Komisi VII DPR itu juga menyebut pelantikan Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM (wamen) terkesan dipaksakan. Apalagi mantan menteri ESDM itu lengser karena terganjal kasus kewarganegaraan.

"Mungkin satu sisi presiden memberikan posisi menteri ke Arcandra tapi di sisi lain masalah kewarganegaraan mengalami problem. Proses menjadi warga negara Indonesia kan ada mekanisme sendiri tapi presiden menggunakan diskresi soal Arcandra," jelas dia.

"Tapi sesuai konstitusi otoritas mengangkat menteri itu hak prerogratif presiden. Jadi ya kita harus terima," sambungnya.

Baca Juga: Kembalinya 2 Mantan Menteri ke Kabinet Kerja

Meski begitu Ramson tetap menunggu kerja duet Jonan dan Arcandra di Kementerian ESDM. Dia berharap keduanya mampu bersinergi untuk membenahi sektor ESDM.

"Kita mesti lihat dulu langkah yang dilakukan selama 6 bulan ini dari kombinasi Jonan-Arcandra. Semua baru, Arcandra baru di Indonesia walaupun namanya diasumsikan di sektor hulu tapi Jonan juga kan belum pernah di sektor ESDM. Kita lihat 6 bulan ke depan kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh kombinasi keduanya terhadap solusi persoalan di sektor migas dan minerba yang ada di lapangan," katanya.

Ramson pun berpesan agar Jonan segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Dia berharap Jonan sebagai Menteri ESDM yang baru bisa bersinergi dengan DPR yang menjadi mitra kerjanya.

Baca Juga: Kenapa Jokowi Lantik Menteri dan Wamen ESDM Dadakan?

Ramson mengingatkan listing minyak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tak hanya itu dia juga mendorong pemerintah mencermati relaksasi terkait izin ekspor konsentrat yang dinilai telah melanggar Undang-undang Minerba.

"Menteri ESDM yang baru harus buat kebijakan sebagai solusi agar tren tidak terus menurun dan bisa mendorong membuat kebijakan yang memberikan peluang investor untuk melakukan investasi agar menemukan cadangan baru. Izin soal ekspor pertambangan dan smelter juga terjadi problem," tutupnya. (ams/imk)