Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, penunjukan Jonan dan Arcandra adalah hak prerogatif presiden. Namun penunjukan ini juga harus dikritisi.
"Beliau (Jokowi) juga harus berpikir, dengan 3 kali reshuffle dan masa kerja beliau juga tinggal sedikit lagi, harusnya beliau harus memikirkan kinerja para menteri harus lebih baik. Apakah mereka (Archandra dan Jonan) baik atau tidak, mereka harus bertanggungjawab nantinya," kata Hidayat saat diwawancarai di Pendopo Bupati Kayong Utara, Jalan Sungai Mengkuang, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Jumat (14/10/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau melihat dari rekam jejak, Pak Jonan termasuk sukses saat beliau sebagai dirjen di Kemenhub, tetapi saat menjadi menteri beliau malah diganti. Mengenai beliau di ESDM, ya tinggal pembuktian beliau, karena kan beliau lebih dikenal di perhubungan. Apakah beliau ahli di ESDM, ya beliau harus membuktikan. Jika gagal, yang rugi kan Pak Jokowi sendiri," ucap politisi PKS ini.
Kinerja Arcandra, lanjut Hidayat, juga harus disoroti.
"Arcandra beliau sebagai wakil, kemarin kan ada kondisi yang dipermasalahkan terkait kewarganegaraan. Ini juga menjadi tantangan bagi beliau untuk membuktikan bahwa memang beliau sudah Indonesia, tidak lagi ada sisa-sisa warna negara Amerika. Kita semua mengkritisi dan beri kesempatan mereka bekerja," ujar Hidayat. (hri/hri)











































