Ketua DPP Hanura Sjarifuddin Sudding mempertanyakan apa motif pemerintah mengangkat kembali Arcandra yang sebelumnya memiliki masalah kewarganegaraan.
"Walaupun itu hak prerogatif presiden tetapi sungguh memang sangat disayangkan. Orang yang sudah diberhentikan karena ada suatu perilaku atau tindakan yang tidak elegan ketika yang bersangkutan memiliki dua kewarganegaraan dan itu tidak disampaikan," kata Sudding saat berbincang, Jumat (14/10/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira ini sesuatu hal yang tidak baik, saya kira ada ketidakjujuran lah dari diri yang bersangkutan. Saat ini presiden diangkat lagi sebagai Wamen akhirnya publik bertanya tanya, kita pun bertanya tanya apa sih kelebihan dia, apa sih agenda yang ingin dibangun dalam kaitannya menyangkut ESDM ini. Apa kelebihan Arcandra? Sehingga ada kengototan untuk memberikan ruang kepada yang bersangkutan di kementerian ESDM sebagai Wamen," paparnya.
"Ya sampai saat ini tidak ada satu penjelasan secara komprehensif tentang kelebihan kelebihan yang dimiliki bersangkutan dalam kaitan menyangkut masalah ESDM. Artinya skill yang dimiliki yang bersangkutan ini apa,"sambung dia.
Jangan sampai, publik memiliki kesan pengangkatan Arcandra ini memiliki maksud tertentu. Kementerian ESDM memegang isu-isu strategis yang perlu dijaga.
"Jangan sampai ada kesan bahwa ini ada titipan dari kepentingan-kepentingan asing sehingga ketika itu terjadi maka kita juga sangat prihatin. Karena ini menyangkut masalah kedaulatan, menyangkut masalah keselamatan sumber daya alam kita di bidang mineral," jelas dia.
Arcandra, menurut Sudding sudah cacat secara integritas karena menyembunyikan status kewarganegaraannya saat ingin dilantik menjadi Menteri ESDM. Ia curiga ada kepentingan asing di balik kengototan Presiden memberikan ruang untuk Arcandra.
"Saya menangkapnya itu karena orang ini diberhentikan karena pada saat diangkat menjadi menteri seperti menyembunyikan ini ketika diangkat kembali berarti menyangkut masalah integritas. Sehingga ketika sudah cacat di sisi integritasnya kemudian pemerintah ngotot memberikan ruang yang bersangkutan. Saya kira ada tekanan, ada permintaan dari pihak pihak , apakah kepentingan asing atau orang orang tertentu belum terlalu diamati," tutup dia.
(wsn/imk)