"Ada 37 instansi yang paling banyak potensial rawan. Mereka Dikasih setoran rutin itulah yang menjadi persoalan," ucap Ganjar, di Kantor Kemenkum HAM, Jl HR. Rasuna Said, Jakarta, Jumat (14/10/2016).
Meski begitu, dia menegaskan ada instansi di Jateng yang jadi pilot project anti pungutan liar. Ganjar menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap pungli.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar juga setuju bila ada oknum PNS yang terlibat korupsi atau pungli agar diberi sanksi sosial.
"Itu di SMA 1 Wonosobo. Ada yang usul dalam acara gubernur mengajar bagaimana kalau pejabat korupsi diturunkan Pangkatnya dan dijadikan cleaning service. Saya ya setuju saja," ucapnya.
(rvk/rvk)











































