Menkum HAM: Berantas Pungli Komitmen Bersama, yang Tidak Mau Silakan Out!

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membentuk tim pemantau anti pungutan liar (pungli) di kementeriannya. Pelayanan publik di kementerian juga dilakukan secara online.

"Kami sudah punya online. Tidak ada lagi pertemuan bawah meja, tapi beberapa tempat seperti Lapas masih kita temukan. Kita nanti akan ajukan supaya ngurus-ngurus pakai online. Akhir bulan ini nanti kita launch semua," ujar Laoly di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/10/2016).

(Baca juga: Hindari Pungli, Menkum HAM: Pelayanan Publik Harus Online)

Laoly menegaskan tidak ada toleransi bagi pegawai yang melakukan penyimpangan. Karena itu budaya anti pungli harus diterapkan mulai dari jajaran Eselon I hingga tingkatan bawah.

"Ini komitmen kita bersama, kalau pegawai tidak mau silakan geser, out. Kita perbaiki terus," sambungnya.

Presiden Joko Widodo sudah membentuk tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto. Tugas awal tim Saber Pungli adalah menginventarisasi persoalan di kementerian/lembaga termasuk BUMN yang memiliki fungsi pelayanan publik.

(fdn/fdn)