Kasus Bioremediasi Chevron, MA Vonis Bebas Ricksy dan Herland

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membebaskan dua terpidana Ricksy Prematuri dan Herland Bin Ompo dalam kasus bioremediasi Chevron Pasific Indonesia (PCI) di tingkat peninjaun kembali (PK). Putusan itu menganulir vonis keduanya yang sebelumnya dinyatakan bersalah korupsi di kasus itu.

Kasus bermula saat PCI wajib melakukan pemuliaan lahan (bioremediasi) di lokasi penambangan di Riau pada tahun 2000-an. PCI dengan tanggung jawab melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Proyek ini dilakukan oleh PT Green Planet Indonesia (GPI), dengan direktur Ricksy Prematuri.

Belakangan, kejaksaan menilai sebaliknya dan menilai ada penyimpangan. Kejaksaan Agung lalu mengusut kasus itu dan menuding PCI melakukan rekayasa bioremediasi dan mendakwa sejumlah orang di kasus itu dengan kasus korupsi.

Pada 12 September 2013, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman Ricksy selama 5 tahun penjara dan denda USD 3 juta. Vonis itu diringankan di tingkat banding menjadi 2 tahun penjara tanpa denda.

Di tingkat kasasi, hakim agung Artidjo Alkostar dan MS Lumme, Ricksy kembali dihukum 5 tahun penjara dan PT Green Planet Indonesia (GPI) harus membayar denda USD 3 juta. Anggota majelis Leopold Luhut Hutagalung menolak putusan itu dan menyatakan dissenting opinion.

Atas hal itu, Ricksy mengajukan PK dan gayung bersambut.

"Mengabulkan permohonan pemohon Ir Ricksy Prematury Dipl MM," demikian lansir website MA, Jumat (14/10/2016).

Perkara nomor 36 PK/Pid.Sus/2015 diadili oleh hakim agung Timur Manurung, Abdul Latief dan Prof Dr Surya Jaya. Vonis bebas juga dirasakan oleh Herland. Ricksy dan Herland dinyatakan tidak bersalah sama sekali dan perbuatan itu bukanlah perbuatan korupsi. (asp/fdn)