Komisi III DPR Ingin Tim Saber Pungli Sikat Penegak Hukum Nakal

Jakarta - Komisi III DPR mengapresiasi gebrakan operasi pemberantasan pungutan liar (OPP) mengungkap penyimpangan pengurusan perizinan dan administrasi di Kementerian Perhubungan. Namun upaya ini harus konsisten termasuk untuk menyikat oknum penegak hukum nakal.

"Kita berharap OPP tidak hangat-hangat kotoran ayam untuk sekadar pencitraan dan upaya pengalihan isu," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (13/10/2016).

Reformasi penegakan hukum yang salah satunya dilakukan dengan pemberantasan pungli menurut Bambang harus memprioritaskan perbaikan kualitas penegakan hukum. Ibarat bangunan, penegakan hukum di Indonesia sudah mengalami kerusakan sangat parah.

(Baca juga: Jokowi Bikin Tim Saber Pungli, Babat Habis Penyimpangan yang Susahkan Warga)

"Demikian parahnya, sehingga berbagai kalangan melukiskan situasi saat ini sebagai darurat penegakan hukum," ujarnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegak hukum, kata Bambang, sudah mencapai titik terendah akibat perilaku tak terpuji banyak oknum penegak hukum.

Bahkan masyarakat sambungnya mencatat sektor penegakan hukum tak henti-hentinya diguncang skandal. Banyak oknum penegak hukum justru menjadi bagian tak terpisah dari praktik mafia hukum dan mafia peradilan.

"Oknum polisi, oknum jaksa, oknum panitera hingga oknum hakim serta oknum pejabat tinggi di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstusi (MK) telah merusak kualitas penegakan hukum," jelasnya.

Karena itu, masyarakat berharap banyak pada inisiatif presiden untuk melakukan revitalisasi hukum termasuk pemberantasan pungli. Revitalisasi itu akan dituangkan dalam beberapa paket kebijakan hukum.

"Cakupan revitalisasi hukum itu memang sangat luas. Tetapi, bisa dipastikan bahwa masyarakat lebih menunggu dan memperhatikan apa yang akan diupayakan presiden untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum," ujar dia.

Presiden sambung Bambang, harus menyerap aspirasi masyarakat. Presiden perlu memprioritaskan kebijakan yang mengarah pada upaya perbaikan kualitas penegakan hukum.

"Penegakan hukum yang rusak parah saat ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan aparat penegak hukum, melainkan karena faktor moral oknum penegak hukum dan pengawasan yang masih jauh dari efektif," kata Bambang.

Saat ini Presiden Joko Widodo sudah membentuk tim sapu bersih pungli atau Tim Saber Pungli. Satgas yang mengutamakan anggota tim dari kepolisian juga membuat sistem pelaporan cepat untuk menampung aduan masyarakat.

"Presiden mengharapkan pungli bisa disapu bersih dari kehidupan bangsa yang lagi membangun. Oleh karena itu, Nama resmi nanti adalah Saber Pungli. Itu singkatan Sapu Bersih Pungli. Bukan pemberantasan, bukan penanggulangan tapi sapu bersih pungli," ujar Menko Polhukam Wiranto, Rabu (12/10). (wsn/fdn)