Tok! DPRD DKI Setujui APBD Perubahan Tahun 2016 Rp 62 Triliun

ADVERTISEMENT

Tok! DPRD DKI Setujui APBD Perubahan Tahun 2016 Rp 62 Triliun

Niken Purnamasari - detikNews
Rabu, 12 Okt 2016 17:32 WIB
Rapat Paripurna DPRD DKI. Foto: Ray Jordan/detikcom
Jakarta - DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2016. Perubahan anggaran yakni dari semula yang ditetapkan Rp 67,16 triliun menjadi Rp 62,9 triliun.

Penyampaian Raperda Perubahan APBD DKI TA 2016 diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu (12/10). Hadir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi memimpin langsung jalannya rapat paripurna.

Agenda rapat paripurna yakni penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2016 dan permintaan persetujuan secara lisan kepada Anggota DPRD soal itu. Lalu juga ada penandatanganan persetujuan antara Pimpinan DPRD dan Gubernur DKI terhadap Raperda tentang Perubahan APBD serta penyampaian pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD yang disampaikan oleh Ketua Komisi B Tubagus Arif, penetapan total APBD DKI Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 67,16 triliun. Namun setelah perubahan terdapat pengurangan menjadi Rp 62,9 triliun.

Tubagus juga menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD kepada Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya yakni agar pihak eksekutif meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2017.

Selain itu, Badan Anggaran DPRD DKI juga mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran dana hibah kepada Kodam Jaya/Jayakarta dalam rangka pengamanan Pilkada sebesar Rp 21,9 Miliar. Dalam kesimpulan dan rekomendasi, juga disebut agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat berkomunikasi dengan baik.

"Badan Anggaran merekomendasikan kepada seluruh SKPD, agar tetap menjaga komunikasi dan dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan sehingga kegiatan dapat terserap dengan maksimal demi kepentingan warga Jakarta," kata Tubagus dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).

Badan Anggaran juga menyampaikan rekomendasi terhadap pembangunan 45 gedung sekolah yang gagal dilaksanakan di Tahun Anggaran 2016.

"Badan Anggaran merekomendasikan agar menjadi Prioritas pada Tahun Anggaran 2017 dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta mengharapkan agar tidak ada alasan apapun untuk tidak merealisasikannya," ujar Tubagus dengan nada berapi-api.

Rekomendasi lainnya yang disampaikan oleh Tubagus dalam rapat paripurna yakni agar Pemprov DKI segera merealisasikan pembentukan SMA/SMK boarding school (asrama). Ini diperuntukkan bagi siswa dan siswi yang tidak mampu.

Program lain yang akan direalisasikan dalam tahun anggaran 2017 yakni terkait anggaran Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) untuk lansia di wilayah DKI Jakarta. Rekomendasi selanjutnya yang dibacakan dalam rapat paripurna yakni terkait dana Pogram Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) serta honorarium guru Non PNS.

"Dana PPMK juga direalisasikan di Tahun Anggaran 2017 dan diharapkan honorarium guru dan tenaga kependidikan non-PNS pada Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta direalisasikan pada Tahun Anggaran 2017. Badan Anggaran merekomendasikan agar eksekutif dan BUMD konsisten untuk melaksanakan program yang telah disepakati serta dibuat Berita Acara sesuai hasil Pembahasan," ujar Tubagus.

Usai pembacaan laporan, Prasetio Edi langsung menanyakan kepada anggota DPRD. "Apakah rancangan perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi Perda dapat disetujui?" tanya dia.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir dengan kompak.

Prasetio pun langsung mengetuk palu sebagai tanda pengesahan perubahan APBD tersebut."Dengan disetujui rapat paripurna perubahan APBD menjadi Perda maka Perda diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku," kata Prasetio.

Ahok dalam pidatonya menyampaikan tanggapan atas perubahan APBD TA 2016. Ia berharap agar anggaran dapat digunakan untuk pembangunan di DKI.

"Saran, komentar, tanggapan dan rekomendasi selama proses penyelesaian menjadi catatan penting dan acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti. Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat," kata Ahok. (nkn/elz)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT