Kantor Pelayanan Ditjen Laut Kemenhub Digaris Polisi, Ada Pelayanan Terhenti

Jakarta - Sehari setelah operasi tangkap tangan (OTT) 6 orang di Ditjen Perhubungan Laut, kantor pelayanan Ditjen Laut masih digaris polisi. Ada pelayanan yang terhenti.

Pantauan detikcom di Pusat Pelayanan Terpadu Kemenhub di lantai 6, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016), kantor pelayanan perizinan Ditjen Laut masih diberi garis polisi. Ada beberapa polisi bersenjata laras panjang berjaga di lantai 6 itu. Namun untuk Ditjen Darat dan Ditjen Udara, kantor pelayanan masih tetap buka seperti biasa.

"Di lantai 6 itu pusat perizinan semua sektor, Darat, Laut dan Udara. Karena yang Laut masih diinvestigasi, jadi masih di police line dan menjadi crime site. Jadi masih tunggu clearance," tutur Staf Khusus Menteri Perhubungan bidang Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional, Dewa Made Sastrawan.

Kantor pelayanan Ditjen Laut Kemenhub masih disegel polisi. Kantor pelayanan Ditjen Udara dan Darat masih buka (Foto: Ahmad Ziaul Fitrahudin/detikcom)

Karena kantor pelayanan masih digaris polisi, Made mengatakan ada beberapa pelayanan perizinan yang tidak bisa dilakukan. Made akan mengecek ke Ditjen Laut pelayanan apa saja yang bisa dilakukan bila kantor perizinan ditutup.

"Logikanya menurut saya yang online suppose to be berjalan dengan normal," imbuhnya.

Selain kantor pelayanan perizinan Ditjen Laut, kantor pelayanan lain di Ditjen Udara dan Ditjen Darat beroperasi normal. Pengurusan perizinan dimulai pukul 09.00 WIB. Beberapa masyarakat sudah datang dan naik ke lantai 6.

Kantor pelayanan Ditjen Udara dan Darat masih buka (Foto: Ahmad Ziaul Fitrahudin/detikcom)

"Secara keseluruhan masih buka," kata dia.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap tangan PNS Kemenhub yang kedapatan melakukan pungli pelayanan perizinan kapal. 6 Orang ditangkap, dua di antaranya merupakan PNS Kemenhub. Namun status keenam orang itu hingga kini masih saksi.

Dari mereka, polisi menyita total uang tunai Rp 95 juta dan rekening Rp 1 miliar. Uang tersebut tersebar dalam beberapa amplop dengan nama yang ditulis untuk PNS Kemenhub yang dituju. Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau langsung OTT itu pada Selasa (11/10) kemarin. (nwk/fjp)