.webp)
Ahok menjelaskan, pengurangan anggaran salah satunya disebabkan karena selisih besaran SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Pada penetapan APBD 2016, SiLPA direncanakan Rp 8 triliun namun dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tercatat Rp 4,93 triliun.
"Yang pasti ada pengurangan. Kita perkirakan SiLPA akan Rp 8 triliun tapi setelah kita ganti pejabat ternyata lebih cepat. SiLPA-nya hanya Rp 3-4 triliun lebih kalau nggak salah sehingga berarti duitnya kan kurang," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).
Untuk menyesuaikan pengurangan anggaran tersebut, Pemprov akan mengurangi pembelian tanah di DKI termasuk pembatalan terhadap lelang tanah yang dilakukan oleh kontraktor bermasalah.
"Duit kurang harus kita sesuaikan, termasuk juga dari pusat kan bayarnya ditunda tahun 2017. Nah kita sesuaikan. Kita cuma kurangin beli tanah aja. Termasuk kebetulan banyak kontraktor yang menang lelang perumahan, itu banyak yang enggak benar. Kita batalin aja," jelas Ahok.
Dalam rapat paripurna DPRD sebelumnya, Ahok sudah menjelaskan terkait rencana pendapatan daerah yang mengalami penurunan pada APBD Perubahan Tahun 2016.
"Adanya pergeseran transfer Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2015, sebagian ditransfer pada tahun 2016 dan DBH tahun 2016 sebagian (nkn/fdn)
