Pembayaran Perizinan Sebaiknya Tidak Tunai Agar Tak Ada Pungli

Jakarta - Terkuaknya pungli perizinan kapal di Kemenhub, dinilai baru sebagian kecil dari buruknya birokrasi di Indonesia. Pungli seakan mendarah daging dan terjadi di mana-mana.

Bahkan menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, budaya pungli di Indonesia sulit dihapuskan. Sebab tindakan korupsi ini dilakukan di berbagai lini dan melibatkan banyak pihak.

"Itu kayak lingkaran setan. Kenapa? karena tidak hanya PNS, aparatnya juga kan kotor," kata Agus saat berbincang dengan detikcom, Selasa (11/10/2016).

Agus mengatakan, budaya pungli akan semakin sulit diredam ketika semua pihak justru bekerja sama untuk melakukan tindakan korupsi itu. Namun bukan berarti pemberantasan pungli mustahil dilakukan. Jika benar-benar hendak menghapus pungli, Agus mengusulkan pembersihan dilakukan dari atas alias pucuk pimpinan.

"Harus dibersihkan dari atas, karena mereka lebih besar, main proyek," katanya.

Selain itu, sistem perizinan di Indonesia juga harus diperbaiki. Misalnya dengan kemudahan perizinan tanpa berbelit-belit, cepat, mudah dan berbasis online. Sebisa mungkin interaksi antara pegawai di gedung-gedung tersebut dilakukan dengan uang tunai.

"Jadi jangan cash, karena itu memberi peluang pungli," ujar Agus. (khf/bpn)