DPR dan Parlemen 4 Negara Sepakat Lawan Terorisme dan Tolak Nuklir Korut

DPR dan Parlemen 4 Negara Sepakat Lawan Terorisme dan Tolak Nuklir Korut

Danu Damarjati - detikNews
Selasa, 11 Okt 2016 05:01 WIB
Foto: Pertemuan MIKTA (Danu Damarjati/detikcom)
Jakarta - Forum konsultasi pimpinan parlemen dari lima negara yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko Indonesia Korea Selatan Turki Australia) menyepakati sejumlah hal lewat pertemuan di Australia. Kesepakatan itu terkait dukungan terhadap keterbukaan parlemen hingga melawan uji coba senjata nuklir Korea Utara.

Forum konsultasi Pimpinan Parlemen MIKTA bertajuk 'Keterbukaan Parlemen untuk Keterbukaan Pemerintahan' sudah digelar pada 6 Oktober 2016 lalu. Ketua DPR RI Ade Komarudin juga ikut berbicara dalam gelaran di Hobart, Tasmania, Australia itu.

"Sepakat bekerja sama strategis untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi di parlemen," demikian keterangan resmi dari MIKTA yang diterima detikcom, Selasa (11/10/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baca juga: DPR RI dan 4 Parlemen di Dunia Saling Pamer Keterbukaan ke Rakyat

Pimpinan parlemen dari lima negara ini juga berkomitmen menggali penggunaan teknologi baru untuk mendukung keterbukaan parlemen. Namun mereka juga menekankan agar keterbukaan dan partisipasi di parlemen tetap memperhatikan aspek keamanan parlemen.

Mereka juga menerima penjelasan soal penguatan kerjasama MIKTA mendukung keamanan global melawan terorisme. Soalnya isu keamanan internasional berdampak pada kerja parlemen.

"Mereka menerima penjelasan Turki soal percobaan kudeta 15 Juli 2016 dan mendukung pemerintahan Turki yang terpilih secara demokratis," kata MIKTA.

Mereka membahas isu uji coba senjata nuklir Korea Utara. Lima pimpinan parlemen ini mendorong agar Korea Utara bertindak sesuai ketentuan PBB.

"Menghidupkan kembali pernyataan bersama oleh kementerian luar negeri anggota MIKTA pada 22 September kemarin yang mengecam uji coba nuklir Korea Utara dan mendesak Korea Utara mematuhi secara penuh perintah Dewan Keamanan PBB," katanya.

Mereka sepakat pula untuk saling membagi pemahaman soal pengayaan kapasitas staf legislatif dan mendidik kalangan profesional untuk berbagi praktik terbaik, demi peningkatan kualitas parlemen.

Isu denukliriasasi Korea Utara ini dibawa oleh pimpinan parlemen Korea Selatan. Konsultasi MIKTA selanjutnya akan digelar di Turki pada 2017. DPR RI mendukung sikap terhadap Korea Utara maupun terhadap pemerintahan sah Turki.

"Ketua delegasi juga menyatakan dukungan terhadap isu denuklirisasi Korea Utara dan pemerintahan demokratis yang baru terbentuk di Turki. Para Ketua Delegasi berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama antarparlemen MIKTA melalui pertemuan MIKTA Speaker's Consultation ke-3 yang akan diadakan di Turki pada tahun 2017 mendatang," kata DPR RI dalam keterangan pers terpisah.

Baca juga: Ketua DPR: Pengamanan Anggota Dewan Terlalu Terbuka, Perlu Diperketat

Beragam hal dibahas dalam forum MIKTA ke-2 di Hobart itu. Diskusi juga membahas aspek keamanan dalam keterbukaan parlemen.

Di sela-sela Pertemuan the 2nd MIKTA Speaker's Consultation, Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Syaifullah Tamliha mengadakan pertemuan bilateral dengan Delegasi Korea Selatan. Kedua Ketua Parlemen sepakat untuk menggiatkan kegiatan saling kunjung.

Baca juga: DPR dan Parlemen 4 Negara Ingin Independen Tentukan Anggaran Sendiri

Selain produk komoditas konsumsi, Korea Selatan memiliki sejumlah sektor unggulan, yaitu infrastruktur, ICT dan senjata. Diversifikasi kerja sama ekonomi antara kedua negara hendaknya dapat ditingkatkan.

(dnu/miq)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads