Kalla Bantah Tudingan BPK Soal Penggunaan Dana Bantuan Aceh

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) membantah pernyataan BPK mengenai adanya indikasi ketidakjelasan penggunaan dana bantuan korban tsunami di Aceh dari pemerintah maupun pihak asing."Sampai sekarang ini belum ada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun seperti jembatan, itu pun semua dipanjarkan oleh BUMN," kata Kalla dalam jumpa pers di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, (1/4/2005).Menurut Kalla, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah hanyalah dana untuk situasi yang sifatnya darurat, seperti makanan dan kesehatan. Sedangkan, dana untuk membangun alat transportasi seperti jembatan belum dikeluarkan.Dikatakan Kalla, Departemen PU dan TNI yang ditugaskan untuk membangun transportasi sampai sekarang belum meminta dana tersebut dari pemerintah."Jadi saya kira agak keliru kalau dimaksudkan bahwa ada dua instansi yang minta uang untuk bangun jembatan dan disalahgunakan, karena belum ada yang dibayar," kata Kalla.Untuk mengantisipasi agar dana yang dikeluarkan pemerintah jelas peruntukannya, pemerintah akan membentuk suatu sistem yang transparan."Yang akan datang akan ada sistem yang terbuka oleh badan pelaksana, seperti paket tender sehingga tidak terjadi seperti itu," katanya.Sebelumnya BPK yang tengah memeriksa dana bantuan untuk korban bencana tsunami di Aceh menemukan adanya indikasi ketidakjelasan penggunaan dana yang nilainya Rp 467 miliar selama program tanggap darurat.Ketidakjelasan tersebut terjadi dalam berbagi bentuk, seperti ketidakjelasan dana untuk membangun barak pengunsi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penyaluran BBM dan pembersihan reruntuhan. (umi/)