Penasihat NU Jakarta: Alhamdulillah Ahok Sudah Minta Maaf

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan permohonan maaf kepada umat Islam atas ucapannya terkait surat Al Maidah ayat 51. Katib Syuriah PWNU Jakarta, KH. Ahmad Zahari, menganggap sikap Ahok itu sudah sangat tepat demi menciptakan kondisi yang kondusif jelang pelaksanaan Pilkada di Jakarta.

"Saya sangat menyambut baik sikap Ahok meminta maaf. Ini menunjukkan bahwa Ahok bukan orang yang sombong. Lepas dari kontroversi Ahok salah atau tidak, minta maaf itu menunjukkan sikap kenegarawanan Ahok," ujar Zahari kepada wartawan, Senin (10/10/2016).

Sejak awal polemik itu terjadi, Zahari sangat berharap Ahok menyampaikan permohonan maaf. Bagaimanapun, polemik itu telah membuat gaduh suasana di Jakarta.

"Alhamdulillah, hari ini Ahok sudah minta maaf. Ini akan sangat baik bagi Ahok. Selama ini dia dikesankan sebagai orang yang arogan, tapi ternyata tidak. Mau meminta maaf itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepekaan yang sangat tinggi," tegas Zahari.

KH. Ahmad Zahari adalah salah satu nara sumber dalam halaqah yang digelar oleh Kaum Muda Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta dengan tema "Pilkada: Kesetiaan pada Pancasila dan UUD 45, pada Ahad 09 Oktober 2016.

Pada kesempatan tersebut Zahari menegaskan bahwa kesatuan (keseragaman) dalam NU hanya dalam soal ibadah dan tarbiyah (pendidikan) keagamaan. Sedang dalam soal politik, orang NU memiliki kebebasan memilih calon pemimpin sesuai hati nurani masing-masing.

"Tidak pernah ada instruksi kelembagaan yang mengharuskan orang NU memilih calon tertentu dalam Pilkada di Jakarta. Orang NU bebas memilih. Orang NU seragam dalam soal ibadah dan pendidikan keagamaan. Kalau soal politik, itu urusan individu masing-masing," tegas Zahari.

Ketika menjelaskan soal kriteria pemimpin yang baik menurut NU, Zahari menegaskan bahwa NU selalu mengajak mesyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar memberikan maslahat kepada masyarakat luas.

"Soal kriteria, ya kriteria umum lah sesuai dengan prinsip kemaslahatan masyarakat luas. Pekerja keras, punya visi yang baik, jujur, adil dan transparan. Saya pikir inilah kriteria pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat manapun. Sederhana saja. Tinggal bagaimana masyarakat mampu melihat kriteria tersebut; ada pada calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana," kata Zahari.

Sementara itu Rois Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin menilai bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ini, baik untuk negara maupun dalam level daerah adalah pemimpin yang bisa dipercaya dan mampu membawa kemajuan atas daerah yang dipimpinnya. Kriteria itu bisa didapatkan dari seorang pemimpin muslim maupun nonmuslim karena sejatinya keduanya sama-sama punya hak untuk menjadi pemimpin.

"Muslim dan Non Muslim punya hak sama untuk jadi pemimpin. NU tidak dalam posisi mendukung, apalagi menghalangi orang untuk menjadi pemimpin," kata KH Ahmad Ishomuddin dalam pernyataanya.

Menurut dia, ramainya perdebatan mengenai pemimpin yang dikaitkan dengan SARA lebih karena tidak memahami tafsir dan asbabunnuzul dari ayat yang dijadikan dalil. Seperti ayat 51 Surat Al-Maidah, kata dia, merujuk tafsir terdahulu, yang dimaksud bukanlah untuk pemimpin seperti gubenrur. Melainkan karena konteks saat itu yang sedang dalam kondisi perang.
Dia merasa perlu menyampaikan imbauan itu karena sekarang ini banyak beredar isu dan wacana di pemberitaan termasuk di media sosial yang begitu gampang mencaci seseorang dan berkomentar kasar dengan argumentasi SARA.

"Sangat banyak komentar yang tidak santun dan tidak sesuai dengan Pancasila. Dan tentu bertentangan dengan agama kita. Demokrasi belum baik di negara ini. Buktinya kalau mau hebat caranya dengan black kamping, mencari kesalahan orang lain. Maka kemudian politik kita menjadi bercitra buruk, menjadi negatif, tergambar sebagai dunia hitam yang perlu dihindari," ujarnya.

Bagu NU, kata dia, dalam menyikapi momentum demokrasi seperti pilkada, terlebih seperti Pilkada DKI Jakarta adalah agar demokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Karenanya, dia mengimbau agar dalam berdemokrasi jangan menggunakan isu SARA (Suku, Ras, dan Agama) sebagai alat untuk menyerang lawan politik dan menjatuhkannya.

"Isu SARA sama sekali tidak diperkenankan untuk dipergunakan dalam rangka mendiskreditkan orang lain. Kita menjunjung tinggi budaya dan adab. Tidak boleh merendahkan pihak lain untuk suatu kemenangan politik. Tidak boleh menyerang dengan SARA untuk mengalahkan lawan politik. Itu melanggar UUD 1945," katanya.

"Saya setelah melihat utuh videonya, saya menduga beliau tidak punya niat untuk melecehkan. Karena secara logika, enggak mungkin orang yang sedang mencalonkan kemudian melecehkan. Jadi tidak masuk akal kalau itu berniat melecehkan," katanya.

Terhadap semua pihak, Ishomuddin juga mengajak agar dalam berdemokrasi dan hidup bernegara tidak mudah untuk menyesatkan seseorang serta dengan begitu mudah menuding seseorang dengan sebutan telah melakukan penistaan. Lebih baik, kata dia, ketika mendengar atau membaca suatu informasi terlebih dahulu tabayyun, klarifikasi, untuk memperoleh suatu informasi yang diyakini benar.

"Oleh karena itu, kegiatan politik kita harus junjung tinggi Pancasila dan UUD 45 dan dengan tidak membenturkan dengan agama, karena hanya akan membahayakan negara kita. Kalau ada berita apapun, tabayyun, atau klarifikasi. Janngan kita hanya baru membuka twitter, WA, BBM, setiap berita yang mengandung dua kemungkinan benar atau salah, maka harus kroscek, klarifikasi," jelasnya.

(van/trw)