Dipimpin Mega, PDIP akan Makin Tersungkur pada 2009

Jakarta - Megawati ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum PDIP 2005-2010 dalam kongres II PDIP di Bali. Gaya kepemimpinan Mega diprediksi akan sama seperti lima tahun lalu. Diprediksi, PDIP akan makin tersungkur pada Pemilu 2009. Penilaian ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf kepada detikcom, Jumat (1/4/2005). "Karena kepemimpinan Mega tidak berubah, saya kira di 2009, penurunan suara PDIP akan semakin turun," kata dia. Dilihat dari langkahnya di kongres PDIP yang berakhir pada Kamis (31/3/2005) malam, menurut Maswadi, Mega tetap tidak akan mengubah gaya kepemimpinannya, cenderung oligarkhi, bertumpu pada sekelompok orang tertentu. "Saya melihat, Mega melihat kader PDIP yang berseberangan sebagai musuh. Seharusnya, dia bisa merangkul orang-orang tersebut, bukan malah memusuhinya," ungkap Maswadi. Seharunya, PDIP dan Mega belajar dari pengalaman Pemilu 2004. Salah satu faktor turunnya suara PDIP, karena lemahnya kepemimpinan Mega. PDIP dipilih orang karena faktor Mega, sementara Mega dipilih karena hanya faktor karisma sebagai putri Bung Karno. "Seharunya, Mega sudah bisa bersikap demokratis. Karena pada tahun 2009, penduduk Indonesia akan semakin kritis. Bila hanya bertumpu pada karismatik, maka nantinya akan banyak simpatisan PDIP yang berpindah ke partai lain. Faktor gesekan internal juga akan membuat kader PDIP berpindah," kata Maswadi. Menurut Maswadi, sikap Mega yang membuat pengurus DPP PDIP dari kelompoknya dan tidak mengakomodi orang-orang PDIP yang berseberangan dengan dirinya akan tidak menguntungkan bagi PDIP. "Kalau gaya kepemimpinannya masih seperti ini, bagaimana bisa maju dan berkembang dengan baik? Mega bisa menyelamatkan PDIP bila bisa merangkul kelompok-kelompok lain di PDIP," ujarnya. Memang, hasil kongres Bali menunjukkan bahwa PDIP tidak bernasib seperti Partai Golkar, yang akhirnya jatuh ke pelukan penguasa. Tapi, menurut Maswadi, dengan kepemimpinan Mega yang tidak berubah, maka peran PDIP di kawah politik Indonesia tidak akan mampu menjadi penyeimbang yang baik bagi pemerintah. (asy/)