Menteri Susi: Ada Banyak Orang Terlibat Dalam Kejahatan Illegal Fishing

Yogyakarta - Kasus illegal fishing sudah terjadi puluhan tahun di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti mengakui tidak mudah memberantas kasus illegal fishing. Ada banyak orang yang terlibat dalam illegal fishing mulai dari aparat keamaan, tokoh masyarakat, tokoh politik, petugas pelabuhan hingga pegawai KKP sendiri.

"Sudah 20 tahun lebih, kapal-kapal asing baik legal dan ilegal yang beroperasi di perairan kita. Bagaimana mungkin puluhan ribu kapal ikan, mencuri masuk Indonesia terus pergi tanpa ada yang tertangkap, pasti ada yang terlibat," kata Susi dalam acara studium generale "Menjadi Nasionalis" di gedung University Center (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (8/10/2016).

Susi menegaskan ribuan kapal-kapal asing itu bebas menangkap ikan di perairan Indonesia tidak mungkin tanpa ada bantuan orang Indonesia sendiri. Mereka bisa saja seorang aparat, pejabat, tokoh masyarakat, tokoh politik, Polair, petugas KKP hingga AL.

"Itu mata rantai pengamanannya. Kalau mereka disuruh tangkap. Mereka tidak akan mau. Pengusaha juga akan protes kalau kamu sudah itu dibayar," kata Susi.

Dalam acara bertema "Menyelami Nasionalisme dari Kedaulatan Laut" yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UGM itu, Susi memaparkan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk satgas illegal fishing atau Satgas 115 yang terdiri dari KKP, Kalakhar, Polri, Kejaksaan Agung, Bakamla dan lain-lain.

"Saya ambil ownership-nya semua kapal yang terangkap ditenggelamkan. Itu yang nyuruh presiden dan ada undang-undangnya," katanya.

Susi kemudian bercerita mengenai pengalamannya berada di Kepulauan Natuna bersama Presiden Joko Widodo, saat ditemukan kapal asing berbendera Indonesia namun saat diperiksa di bagian dalam kapal ditemukan banyak bendera.

"Ada banyak bendera di dalamnya," kata dia.

Dia menambahkan ada sekitar 10-15 ribu kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Kapal-kapal tersebut dengan berat 200 GT. Kapal-kapal itu saat beroperasi pernah melakukan bongkar muat di pelabuhan, namun dilakukan di tengah laut.

"Pantas saja Gubernur di Maluku Utara bilang kepada saya tidak tahu kalau ada kapal-kapal besar yang beroperasi di perairan Maluku. Padahal ada banyak pelabuhan dan sepi semuanya. Karena tidak pernah ada bongkar muat di pelabuhan," pungkas Susi. (bgs/dra)