.webp)
"Saya kira begini, Mukernas PPP jangan dilihat dari isu (calon) presiden yang ingin ditambahkan kata-kata asli atau tidak asli ke dalam UUD 1945," ungkap Arsul di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Menurut Arsul, usulan capres harus 'WNI Asli' harus dilihat secara keseluruhan. Ia menyebut banyak masyarakat dari luar PPP yang ingin menyuarakan agar UUD 1945 kembali seperti sebelum diamandemen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam bingkai lebih besar, amandemen keempat kali membawa kebijakan yang diterapkan liberal bahkan kebablasan. Termasuk pemerintah, yang tidak hanya pemerintah sekarang, juga pemerintah sebelumnya pak SBY," imbuh anggota Komisi III DPR itu.
Arsul pun menyebut, selama 10 tahun kebijakan-kebijakan SBY di bidang ekonomi bersifat liberal bahkan kebablasan. Ia pun protes terhadap pihak-pihak yang menganggap rekomendasi PPP itu berbau SARA.
"Kalau PPP atau kelompok Islam yang bicara selalu dibilang SARA. Tapi kalau yang lain, Ahok yang bicara, tidak dibilang SARA. Itu yg menjadi pertanyaan mendasar saya," sebut Arsul.
Masalah SARA disebutnya hanya tinggal persepsi setiap orang saja. Arsul mengatakan sepanjang masih dalam batas kesantunan dan tidak ada unsur anarkis, itu tidak bisa dikategorikan sebagai SARA atau diskriminatif.
"Kenapa yang bilang harus dibilang SARA, tetapi yang tidak harus bilang SARA. Jadi kita harus berimbang, fair. Jangan juga ada kepentingan politik dituduhkan SARA," sambungnya.
Selain soal WNI Asli, PPP juga merekomendasikan syarat capres harus muslim. Namun rekomendasi itu untuk internal PPP sendiri, berbeda dengan capres harus WNI asli yang menjadi masukan untuk UUD 1945.
Sejumlah politisi dari partai lain menilai rekomendasi PPP diskriminatif. Wasekjen PKB Daniel Johan bahkan menganggap usul itu berbau SARA.
"Bagi kami semua yang memiliki akar sejarah di Indonesia adalah warga Indonesia asli. Jadi suatu kemunduran kalau hari gini masih SARA," ucap Daniel, Rabu (6/10).
Halaman 2 dari 2
