Wacana Kenaikan Dana Parpol, Wiranto: Supaya Uang Negara Tak Tergerus

Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan dalam menjalankan organisasi, partai politik tentu membutuhkan dana. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan luas, maka dana dan iuran partai politik merupakan hal vital.

"Itu ada betulnya, karena parpol itu kan organisasi yang sangat luas, punya jaringan se- Indonesia. Dalam menjalankan organisasi kan butuh dana," ujar Wiranto di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (7/10/2016).

Wiranto mengatakan apabila dana parpol terbatas, tentunya mereka akan meminta banyak iuran dari anggotanya. Apabila para anggota tak memiliki uang, dikhawatirkan mereka akan mencari dana dari sumber yang lain, contohnya dana negara.

"Kalau dana tidak ada atau terbatas tentunya akan meminta banyak iuran dari anggota. Iuran anggota dari mana? Tentunya mereka mencari-cari dana yang bisa digerus. Nah kalau kemudian setan lewat, mereka bisa menggerus dana dari negara," jelasnya.

"Tapi kalau biaya itu sudah cukup, biaya organisasi itu cukup otomatis kan tidak ada lagi keinginan tertentu untuk menggerus uang negara. Karena sudah ada bantuan yang resmi," sambung Wiranto.

Namun pemberian tambahan dana bagi parpol tak bisa hanya dengan menyerahkan begitu saja. Nantinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga akan dilibatkan.

"Harus, justru harus memang (ada bantuan dari BPK). Begitu mendapatkan dana dari negara harus diaudit," kata dia.

Ditambahkan Pimpinan KPK Agus Rahardjo, saat ini KPK memang tengah melakukan kajian terkait kenaikan dana parpol, dan sudah menyampaikannya pada BPK.

"KPK sudah melakukan kajian, ada beberapa negara yang sudah memberikan dana (tambahan) pada parpol. Jadi kami sudah melakukan kajian, sudah menyampaikan ke BPK apakah selayaknya parpol menerima tambahan," kata Agus.

(rni/imk)