.webp)
Para pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Blok B Tanah Abang ini mengaku dikenai biaya sarana dan prasarana sebesar Rp 165 ribu per bulan dan sudah terjadi hampir 2 tahun. Padahal biaya tersebut sebelumnya tidak dibebankan kepada pedagang.
Atas pungutan biaya tersebut, sekitar 71 persen dari total 4.000 pedagang telah meneken petisi untuk penggantian pengelola di Blok B Tanah Abang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, para pedagang Blok B menduga adanya praktik penyuapan yang diduga dilakukan oleh oknum pengelola PT Putra Pratama Sukses (PPS) kepada oknum pihak PD Pasar Jaya. Mereka memiliki bukti dan telah menyerahkan bukti tersebut kepada Ahok. "Kami juga punya indikasi masalah penyuapan, kami punya buktinya, rekamannya kami punya. Penyuapan dari pengelola Blok B Tanah Abang, mereka kasih biaya umroh ke Direksi PD Pasar Jaya yang dulu," ungkap Arsin.
"Dia sudah bayar duitnya buat umroh, berarti dia penyogokan dong kalau saya bilang.Tanggapan gubernur ya segera diberesin," lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur PD Pasar Jaya Arief Nasrudin berjanji segera menyelesaikan permasalahan itu dan bertemu langsung dengan para pedagang Blok B Tanah Abang.
 Direktur PD Pasar Jaya Arief Nasrudin berjanji segera menyelesaikan permasalahan itu. (Foto: Niken/detikcom) |
Arief mengatakan ada indikasi praktik tersebut telah terjadi bertahun-tahun. Ia juga akan memutuskan kontrak dengan PT PPS pada Oktober 2018. "Kita selesaikan. Prinsipnya sama-sama transparan, terbuka prinsipnya mau seperti apa. Saya juga sampaikan kepada pedagang kita setting waktu untuk ketemu. Harusnya hari ini tapi saya dipanggil DPRD. Kita rescheduling minggu depan," kata Arief di Balai Kota.
"Dari bukti yang disampaikan ada penekanan-penekanan. Cuma story-nya sudah lama dari sebelumnya, jadi belum bisa pastikan. Bukti-bukti yang menunjukan praktik yang tidak sesuai kita nanti bicarakan dan bernegosiasi dengan developer untuk kemudian kita take over (ambil alih)," jelasnya. (nkn/aan)
