Usulan 'Capres WNI Asli', JK: Belum Tentu yang Lain Setuju

Jakarta - Partai Persatuan Indonesia (PPP) mengusulkan salah satu syarat calon presiden (capres) harus berasal dari WNI asli. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai belum tentu semua partai menyetujui usulan itu.

"Tetapi ini kan tentu tidak satu partai. Ini tidak. Belum tentu yang lainnya juga setuju," ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2016).

JK mengatakan semua partai boleh mengusulkan sesuatu karena bagian dalam demokrasi. Usulan PPP dianggap bukan bagian dari amandemen tetapi ingin mengembalikan Undang-undang Dasar 1945 ke dalam bentuk format usulan awal.

"Kami bicara dalam konteks demokrasi saja, semua orang. Pemerintah ya menyerahkan kepada MPR, rakyat untuk memilih yang terbaik dan itu pilihan-pilihan itu sudah begini, apa yang ada sekarang. amandemen sudah terjadi," terangnya.

Keputusan soal capres harus berasal dari WNI asli, harus berdasarkan keputusan MPR dan tidak berdasarkan usulan satu partai saja.

"Semua orang bisa berpendapat silakan tetapi keputusannya di tangan MPR sendiri kalau mau dikembalikan," kata JK. (fiq/aan)