Jelang Pilkada DKI, Kerawanan Isu SARA Jadi Perhatian Polisi

Jakarta - Menjelang Pilkada DKI Jakarta, polisi mewaspadai beragam kerawanan yang terjadi. Salah satunya kerawanan isu SARA (Suku, Agama dan Ras) yang dapat memprovokasi masyarakat.

Mendekati pemilihan Gunernur DKI Jakarta ini, isu SARA yang menyudutkan salah satu calon semakin berembus. Hal ini diakui oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono.

"Memang kalau terkait pemetaan ya selama ini kami monitor terus terkait dengan perkembangan situasi yang disampaikan Ketua Bawaslu bahwasanya sudah ada masukkan, laporan. Ya kami petakan sih memang sudah mulai banyak arahnya ke SARA ya, ini yang kami waspadai betul," jelas Kombes Awi kepada wartawan, Jumat (7/10/2016).

Isu SARA ini menjadi salah satu perhatian aparat kepolisian. Karena dikhawatirkan hal ini dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Jangan sampai nanti di kemudian hari kami juga kaget karena sudah mulai permusuhan-permusuhan di medsos. Jadi tiap hari pun saya selalu menyampaikan monitoring di KPU, medsos, di media-media apa yang terjadi sehingga ke depan-arahan Bapak Kapolda-dalam mengambil keputusan sudah tahu apa yang harus dilakukan," jelas Awi.

Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Bawaslu terkait penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

"Maka jauh-jauh hari ke sini dalam artian itu, sehingga koordinasi ini kita harapkan ke depan selalu bersinergi. Kami juga nantinya bersinergi dengan kejaksaan, karena memang dalam Gakumdu tadi kami tiga serangkai ini yang mengawal penuh untuk pengawasan-pengawasan," paparnya.

Sementara Awi juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dalam suasana politik ini. Terkait penggunaan medsos ini, ia katakan, pihak kepolisian akan terus memonitoring akun-akun media sosial.

"Kami ingatkan masyarakat DKI harus cerdas, bijak dalam menggunakan medsos jangan sampai nanti terjebak dalam kasus-kasus fitnah, pencemaran nama baik apalagi terkait black campaign karena semua ada sanksi tentunya. Panwaslu, Kejaksaan dan Polri akan mengawasi itu semua, siapa yang berbuat tentunya kita tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan," pungkasnya. (mei/aan)