Dalam penjelasannya, Ahok mengatakan jika benar ia memiliki Rp 10 Triliun sebagai mahar, maka setiap bulannya ia menghasilkan uang Rp 60 Miliar. Jumlah uang tersebut lebih baik dipakai untuk membantu orang.
"Kalau Rp 10 Triliun deposito, kira-kira tiap bulan kamu dapat hampir Rp 60 Miliar. Jadi kalau Rp 1 Triliun kira-kira Rp 5 Miliar sampai Rp 6 Miliar, tergantung bank-nya. Ya katakanlah Rp 5,5 Miliar, kalau kamu mahar Rp 10 Triliun, ada orang gendeng mana (kasih uang sejumlah itu)," ungkap Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2016).
"Kalau gue punya duit Rp 10 Triliun, Rp 55 Miliar gue taruh, gue bantu orang aja terus. Saya jadi pejabat enggak bisa bantu orang. Kalau saya punya Rp 10 Triliun deposito hampir Rp 60 Miliar tiap bulan, gue bisa bantu orang. Dana abadi. Aku belum pernah ketemu perusahaan yayasan hebat manapun menaruh Rp 10 Triliun dana abadi," jelasnya.
Ahok mengatakan bahwa tersebarnya kabar mahar Rp 10 T tersebut merupakan tindakan pengecut dari pihak tertentu untuk menjatuhkan dirinya.
"Aku enggak tahu fitnah atau enggak ya. Itu cuma tindakan pengecut si rasis yang enggak ngerti tanding. Makanya saya bilang kita tanding saja ngomongin program. Jangan asal bukan Ahok ayo dong ngomong program. Ngomong sama saya gitu loh. Kan saya sudah bilang di kampung saya pintar ngajar kalau bodoh nurut," ungkapnya.
Baca Juga: Dituding Terima Mahar Rp 10 T dari Ahok, PDIP Polisikan Sebuah Akun Facebook
Terkait tuduhan mahar tersebut, Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan telah melaporkan akun Facebook ke Polda Metro Jaya. Tudingan Mahar Rp 10 Triliun merupakan fitnah dan mencemarkan nama baik partai. Trimedya pun mengaku telah mengetahui pemilik akun tersebut.
"Tadi kita sudah ketemu Kapolda pak M Iriawan didampingi Dirkrimsus, Dirintel dan Dirkrimum. Kita melaporkan terkait pemberitaan tanggal 24 September 2016 di online 'Suara Nasional' yang isi beritanya dengan judul 'Wow Menteri Bocorkan Mahar Ahok ke PDIP 10 Triliun'," ujar Trimedya.
Trimedya juga menjelaskan, PDIP tidak pernah meminta mahar khusus dari calon kepala daerah yang mereka usung. Sebaliknya, partai berlogo banteng itu secara gotong royong memberi bantuan.
"Karena di dalam PDIP semua calon-calon yang direkomendasikan tidak ada meminta uang bahkan ada beberapa daerah yang
elektabilitas calonnya kuat, DPP partai memberikan bantuan secara gotong-royong kepada mereka. Apalagi dalam berita ini
kan angkanya fantastis Rp 10 triliun," imbuhnya. (nkn/imk)











































