DPR dan Parlemen 4 Negara Ingin Independen Tentukan Anggaran Sendiri

Tasmania - Selama ini, anggaran DPR disahkan lewat persetujuan dengan pemerintah eksekutif. Namun kini DPR bersama pimpinan parlemen dari empat negara lain sepakat bahwa parlemen harus bisa menganggarkan biaya lembaganya sendiri, supaya independen.

Parlemen lima negara yang tergabung dalam forum MIKTA (Meksiko, Indonesia, Turki, Korea Selatan, Australia) mengadakan forum konsultasi di Gedung Parlemen Tasmania, Salamanca Place, Hobart, Australia, Kamis (6/10/2016). Mereka memandang kemandirian penentuan anggaran itu penting dan berpengaruh terhadap independensi legislatif dari eksekutif.

"Menjadi independen dari cabang eksekutif, tentu adalah elemen dasar untuk mempunyai independensi kekuatan legislatif," kata Ketua Parlemen (Speaker of the Grand National Assembly) Turki Ismail Kahraman dalam forum.

Bila parlemen bisa mandiri dalam menentukan keuangan, maka sikap parlemen tak bisa lagi kena pengaruh sikap pemerintah. Seharusnya, keberimbangan seperti ini yang perlu diwujudkan antara legislatif dengan eksekutif.

"Sehingga ada 'check and balances' antara eksekutif dan parlemen," ucap Ketua Parlemen (Speaker of the National Assembly) Sye Kyun Chung.

Ketua DPR RI Ade Komarudin juga berpendapat sama. Dia menyampaikan dalam forum bahwa selama ini keuangan DPR masih didominasi oleh kebijakan eksekutif. Dalam prinsip trias politika, pembagian kekuasaan harus jelas terpisah tanpa campur aduk atau bahkan dominasi.

"DPR dalam aspek pelaksanaan keuangan dan penataan kepegawaian, pemerintah masih mendominasi. DPR tengah berupaya untuk mendorong otonomi kelembagaan sehingga kami dapat menjadi lembaga kuat penyeimbang eksekutif," tutur Ade yang berpeci hitam ini.

Presiden Senat Australia Stephen Parry kemudian 'curhat', parlemen di negaranya masih belum mandiri dalam hal penganggaran. Pada dasarnya, parlemen Australia tak punya uang kecuali yang dianggarkan oleh eksekutif.

"Parlemen tak punya uang. Uang datang dari pemerintah eksekutif. Kami tak punya independensi finansial," kata Parry. (dnu/hri)