.webp)
Dalam rapat, Ahok menyampaikan tanggapan serta jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi yang menyangkut dengan kebijakan. Sementara untuk pertanyaan bersifat teknis, akan dibahas secara detil dalam rapat kerja komisi.
Ada 5 hal garis besar tanggapan dan jawaban Ahok terhadap pandangan fraksi-fraksi. Pertama, yakni penjelasan soal ekonomi makro. Tanggapan dan jawaban Ahok selanjutnya yakni terkait pendapatan daerah dan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Ketiga soal belanja daerah tidak langsung yang dilanjuti dengan belanja daerah langsung. Terakhir, Ahok menyampaikan tanggapan dan jawaban fraksi terhadap pembiayaan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 diperkirakan akan mencapai kisaran 6,0 – 6,4 %. Diperkirakan lapangan usaha utama Jakarta secara umum akan mengalami pertumbuhan. Adapun struktur perekonomian Jakarta masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan," ujar Ahok di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).
Dalam penyampaian selanjutnya, Ahok berbicara soal penurunan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2016 yang dipertanyakan oleh fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjelaskan alasan penurunan yakni adanya selisih besaran SILPA yang semula direncanakan Rp 7,93 triliun namun setelah diaudit oleh BPK menjadi Rp 4,93 triliun.
"Selain itu, adanya pergeseran transfer Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2015, sebagian ditransfer pada tahun 2016 dan DBH tahun 2016 sebagian ditransfer pada tahun 2017, secara kumulatif menurunkan DBH yang pada penetapan APBD tahun 2016 sebesar Rp 13,86 triliun menjadi sebesar Rp 12,34 triliun," kata Ahok.
Materi tanggapan selanjutnya yang dijelaskan Ahok yakni terkait belanja daerah tidak langsung. Dalam salah satu jawaban Ahok terhadap pertanyaan Fraksi PAN, PD, Gerindra dan PKB yakni terkait adanya kenaikan anggaran belanja pegawai.
"Kenaikan anggaran belanja pegawai dimaksud untuk memenuhi pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai DKI Jakarta selama 12 bulan, karena pada penetapan APBD 2016 belanja pegawai baru dialokasikan untuk 10 bulan," jelasnya.
Selanjutnya, Ahok menjelaskan pertanyaan fraksi PDIP, PKS, Hanura dan NasDem terkait belanja langsung yang berkaitan dengan pengurangan anggaran pembebasan lahan Rusun. Ia mengatakan target pembangunan rusun yang dicapai pada akhir 2017 yakni 2.443 unit.
"Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target pembangunan rumah susun yang akan dicapai pada akhir tahun 2017 adalah sebanyak 2.443 unit. Diperkirakan realisasi unit rusun yang selesai tahun 2016 sebanyak 2.359 unit. Pembangunan Rusun dengan kontrak tahun jamak 2016-2017 sebanyak 3.150 unit," kata Ahok.
Terakhir, dalam rapat paripurna Ahok menjawab pertanyaan Fraksi PAN, Gerindra, Golkar, PDIP, dan Hanura terkait alokasi anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang dikelola oleh sejumlah perusahaan.
"Eksekutif sampaikan bahwa pada tahun 2016, sebagian besar Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD diberikan dalam rangka proyek-proyek penugasan, yaitu terkait pengolahan air limbah oleh PD PAL Jaya, ketahanan pangan oleh PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang, dan pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi massal oleh PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, dan PT Transportasi Jakarta," jelas Ahok.
(nkn/Hbb)
