Di Forum MIKTA, Ketua DPR Akan Tunjukkan Keterbukaan Kerja Wakil Rakyat

Tasmania - Keterbukaan lembaga perwakilan rakyat kini didorong forum internasional agar diterapkan di masing-masing negara. DPR RI akan memaparkan ke parlemen-parlemen negara lain bahwa pihaknya sudah menerapkan keterbukaan kepada rakyat.

"Saya akan memimpin delegasi parlemen Indonesia untuk menyampaikan prinsip-prinsip dan inovasi-inovasi di DPR RI yang mendorong terjadinya tata kelola parlemen yang lebih terbuka dan partisipatif," kata Ketua DPR Ade Komarudin di Hotel Grand Chancellor, Hobart, Tasmania, Australia, Rabu (5/10/2016).

Forum yang dimaksud adalah '2nd MIKTA (Meksiko Indonesia Turki Australia) Speakers Consultation, bertajuk 'Keterbukaan Parlemen untuk Keterbukaan Pemerintah', segera digelar di Parliament House, Hobart, pada 6 hingga 8 Oktober. Ade menjelaskan, DPR RI sudah menerapkan prinsip keterbukaan untuk rakyat, bukti keterbukaan ini sudah diketahui.

"Di antaranya, kita sudah punya media sosial DPR RI dan aplikasi DPR RI (Android, iPhone -red). Ke depannya, inovasi-inovasi ini akan kita tingkatkan dan sebarkan lebih luas ke masyarakat," ujar Ade.

Dia juga akan menjelaskan bahwa DPR sudah punya sistem legislasi nasional (silegnas), di samping akun media sosial di Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, TV Parlemen, dan radio. Namun itu semua perangkat keterbukaan itu masih perlu dikembangkan.

(Baca juga: Ketua DPR Bicara Keterbukaan Parlemen di Forum MIKTA)

Produk legislasi di Indonesia, kata Ade, sudah mendukung sistem pemerintahan yang terbuka. DPR patuh kepada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Peraturan Pembuatan Undang-undang juga mensyaratkan keterlibatan publik dalam kerja legislasi. Ada pula ketentuan dalam UU tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara yang pada dasarnya harus dipenuhi oleh DPR.

"Saya sangat gembira Indonesia selalu dipercaya menjadi pelopor dalam membangun iklim demokrasi yang lebih terbuka di panggung internasional," ujar politisi Partai Golkar ini.

Forum ini dibentuk oleh lima negara G20. MIKTA tak hanya akan menghasilkan deklarasi bersama para anggotanya, namun juga akan membuat rencana aksi yang harus dilakukan anggotanya.

(dnu/jor)