.webp)
"Bukan janji, itu adalah amanat dari satu kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan semua tuduhan dugaan pelanggaran HAM masa lalu, baik di nasional maupun di Papua," kata Wiranto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2016).
Bahkan, kata Wiranto, pemerintah dalam waktu tak lama lagi akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM yang ditangani
dan sudah diselesaikan.
"Sebentar lagi akan kita jelaskan kok, apa yang sudah diselesaikan, mana yang masuk pelanggaran HAM berat, kira-kira penyelesaiannya seperti apa," kata mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.
Harapannya, dengan penjelasan tersebut tak ada lagi prasangka buruk kepada pemerintah. "Supaya tidak ada prasangka buruk, bahwa seakan-akan pemerintah membiarkan, pemerintah tak mengacuhkan. Tidak, pemerintah sungguh-sungguh mencoba untuk menyelesaikan (kasus HAM)," kata Wiranto.
Wiranto juga membantah tudingan enam negara di Kepulauan Pasifik di Sidang Umum PBB yang mengkritik catatan HAM Indonesia
di Papua dan Papua Barat. Menurut dia apa yang disampaikan negara-negara di Kepulauan Pasifik di PBB itu tidak benar.
Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, kata Wiranto, menegaskan telah melakukan yang terbaik untuk
Papua dan Papua Barat
"Tidak semua yang disampaikan oleh dunia internasional itu benar adanya. Kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Papua, seperti wilayah lainnya baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur," lanjutnya.
Wiranto juga menegaskan saat ini banyak pejabat RI yang sudah berkunjung ke Papua. Salah satunya Presiden Jokowi. "Presiden Jokowi sudah beberapa kali berkunjung ke Papua sejak jadi presiden. 4 kali atau berapa kali," ucap Wiranto. (erd/nwk)
