.webp)
Ketua Fraksi Golkar DPRD Karawang, Teddy Luthfiana memastikan, tujuh anggota dewan yang berasal dari Partai Golkar telah sepakat untuk menolak mobil berjenis Toyota Avanza yang dianggarkan dalam APBD 2016.
"Karena sudah ada kita minta itu dialihkan pada kepentingan masyarakat. Fokus kita membantu masyarakat seperti pelayanan kesehatan," jelas Teddy saat ditemui di Kantor DPD II Golkar Kabupaten Karawang, Selasa (4/10/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau pelayanan pemerintah sudah maksimal, kinerja dewan sudah bagus baru boleh. Dan saya yakin masyarakat juga pasti menerima. Untuk sekarang kita minta mobil itu dialihkan pada kegiatan yang lebih bermanfaat," katanya.
Disinggung soal fraksi partai lain yang masih menerima mobil tersebut, Teddy mengatakan, pihaknya tidak akan ikut campur. "Ya, harapan kami fraksi lain pun bisa mengikuti kami," ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPD I Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, mengapresiasi jajarannya di Kabupaten Karawang yang telah sejalan dengan visi misi partai yang diketuainya sejak 1 Juli 2016 itu dengan menolak mobil dinas tersebut.
Dedi menuturkan, jika mobil tersebut sudah terlanjur ada maka dia meminta agar peruntukannya atau spesifikasinya diubah menjadi ambulans. Sebagai pelengkap dari mobil biasa menjadi ambulan, pihaknya memastikan Fraksi Golkar siap membiayainya sendiri.
"Biar nanti perlengkapan ambulan seperti sirine dan brankar kita beli pakai uang pribadi. Kalau perlu uang bensin pun dari kantong pribadi kita. Yang penting itu spesifikasinya tidak lagi mobil dinas tapi menjadi ambulan," tuturnya.
Pria yang akrab disapa Kang Dedi itu meminta, jika mobil tersebut sudah diubah menjadi ambulans bisa ditempatkan di daerah-daerah yang dianggap membutuhkan. Atau ambulans tersebut bisa langsung dikelola oleh anggota dewan yang terhubung melalui SMS atau call center.
"Kita tidak akan mengganggu fraksi lain yang ambil (mobil dinas). Silakan saja. Hanya sudah dipastikan Fraksi Golkar menolak dan menerima jika spesifikasinya diubah menjadi ambulan," pungkas pria yang juga Bupati Purwakarta itu.
Sebelumnya Pemkab Karawang telah mengalokasikan dana hingga Rp 7 miliar untuk membeli 42 mobil dinas jenis Toyota Avanza yang nantinya akan dipinjam pakai oleh para anggota DPRD Kabupaten Karawang. Sementara untuk unsur pimpinan yang berjumlah lima orang, Pemkab Purwakarta, rencananya akan kembali menggelontorkan dana hingga Rp 5 miliar untuk pembelian dengan jenis mobil lain.
Semenjak dipimpin oleh Dedi Mulyadi pada 1 Juli 2016 lalu, Partai Golkar Jabar terus menerus menolak pengadaan barang yang bersifat pribadi dan dianggap sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.
Kali pertama, Dedi menginstruksikan penolakan mobil dinas untuk para anggota dan ketua DPRD Jabar. Dia menilai para anggota dan ketua masih mampu untuk membeli kendaraan sendiri. Selain itu mobil pribadi para anggota dewan saat ini terbilang masih bagus dan lebih mewah dari yang dianggarkan.
Terakhir, Dedi menginstruksikan agar Fraksi Golkar Kota Bandung menolak pengadaan seperangkat alat fitnes senilai kurang dari satu miliar. Dedi meminta dana tersebut dialihkan pada peningkatan gizi para petugas kebersihan di Kota Bandung. (try/try)
