Kata Kabareskrim Soal Potensi Pelaku Kejahatan Lintas Negara di Era MEA

Kata Kabareskrim Soal Potensi Pelaku Kejahatan Lintas Negara di Era MEA

Idham Kholid - detikNews
Selasa, 04 Okt 2016 13:21 WIB
Kabareskrim/ Foto: Ari Saputra
Jakarta - Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan,terintegrasinya seluruh negara di wilayah Asia Tenggara menjadi masyarakat ASEAN sejak Februari 2016 lalu menyimpan tantangan yang harus segera dihadapi. Salah satunya adalah arus manusia yang masuk dan keluar di seluruh negara kawasan. Untuk itu, seluruh anggota Polri mesti bersiap dan berbenah diri.

"Arus manusia yang masuk dan keluar dari serta ke Indonesia, berpotensi dengan menyusupnya para pelaku kejahatan lintas negara. Respon terbaik tentu saja tanpa kegaduhan," kata Ari.

Ari menyampaikan ini dalam seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimpti) Polri Dikneg ke-25 TA 2016 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), di Jakarta, Selasa (4/10/2016). Seminar itu bertajuk 'Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Era Masyarakat Ekonomi Asean".

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ari, tak ada yang mampu menghalangi perubahan zaman karenanya mesti direspons tanpa kegaduhan.

"Indonesia membutuhkan Polri dengan cara merespon yang sensitif dan kreatif atas seluruh bentuk perubahan, termasuk bergantinya zaman. Nama besar nusantara ini juga ada di pundak kita semua," papar Ari.

Berdasarkan data, lanjut Ari, ada 4 hal yang menjadi fokus saat terintegrasinya kawasan ASEAN. Mulai dari ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, dan sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global.

"Satu sisi, tentu saja dampak positif akan terasa langsung oleh Indonesia. Khususnya terkait dengan peningkatan perekonomian. Tapi di sisi lain, menyimpan juga persoalan terkait dengan manusia yang mengadu nasib untuk memperbaiki ekonomi mereka," ujarnya.

"Untuk itu, saat menghadapi para penyusup nakal yang masuk bersama arus manusia, diskresi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran bisa menjadi pilihan oleh seluruh anggota Polri," ungkap Ari.

Selain itu semua, kata Ari, optimalisasi kerjasama dengan mengedepankan operasi bersama dengan instansi lain juga menjadi pilihan. Tidak hanya itu, melakukan analisa informasi dan data terkait arus masuk dan keluar manusia menjadi keharusan.

"Terakhir, integrasi peran masyarakat lokal dalam rangka melakukan pengawasan terhadap arus orang atau tenaga kerja asing," urainya. (idh/rvk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads