Ahok mengatakan, ide pembuatan e-PHL ini ditelurkan dari pekerja magang Pemprov DKI. Pasalnya, di DKI banyak tercatat pegawai kontrak yang fiktif, baik Pekerja Harian Lepas (PHL) maupun Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
"Ini mintanya sudah lama. Pas kemarin banyak PHL yang fiktif dan macam-macam, kami sudah minta dibikin," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mau tahu, supaya tidak overlap. Terus saya ingin, supaya e-PHL itu keluar (kerja), nanti dia keluar di peta. Jadi saya tahu persis PHL dari mana, lurah bisa tahu," katanya.
"Nanti bisa dilihat, ada di mana, tugasnya nanti apa. Terus nanti bisa kelihatan, dia bekerja berapa banyak. Terus nanti atasannya yang isi. Saya minta mereka mulai isi minggu ini, minggu depan harus sudah ada," tambah Ahok.
Selain lewat e-PHL, Ahok mengatakan pemantauan kinerja pekerja kontrak di DKI bisa juga melalui Closed Circuit Television (CCTV). "Iya langsung tahu kinerja. Kita kan pasang CCTV banyak juga nanti kan untuk melihat kinerja," katanya. (jor/bag)











































