DTKJ dan BPTJ Bahas Nasib Bajaj di Masa Depan

Jakarta - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengadakan dialog publik terbuka meyangkut kendala-kendala transportadi di DKI bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishub) DKI. Salah satu yang dibahas mengenai nasib bajaj di DKI pada masa depan.

Dialog dengan tema 'Membedah Peran Penting BPTJ dalam Penataan Transportasi di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya' ini menjadi agenda rutin dalam rangka meminta pendapat dan masukan terkait transportasi sebagai bahan rekomendasi bagi gubernur DKI.

"Kita mengadakan diskusi ini untuk membahas kenndala BPTJ untuk bisa mengendalikan transportasi di Jakarta agar semakin berintegrasi," kata Ketua DTKJ Ellen Tangkudung saat membuka diskusi di Aula Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, Jl. Taman Jatibaru, Jakarta Pusat, Senin (03/10/2016).

Hadir sebagai salah satu narasumber, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Adriani Sinaga juga mengatakan hal senada dengan Ellen.

"Kita butuh masukan untuk bangun transportasi yang berintegrasi di Jakarta, itu kata kuncinya, ter-integrated," Elly Adriani Sinaga.

Dalam pemaparannya, Elly menyampaikan beberapa hal yang masih sulit untuk diselesaikan menyangkut transportasi di DKI. Salah satunya masalah kendaraan roda tiga dan roda dua.

"Harus dipikirkan bagaimana ini nanti bajaj di masa depan? Bajaj ini kadang bikin repot loh. Berani engga di undang-undang kita kita melarang sepeda motor masuk, tapi kita bukan cuma melarang doang karena sekarang orang mengklaim motor itu kendaraan paling murah, nah kalau kita larang gantinya apa? Itu harus dipikirkan. Kita harus punya ide rujukan yabg betul-betul bisa menggantikan sepeda motor," ujar Elly.

Selain mengeluhkan masalah kendaraan, Elly juga menuturkan masih minimnya fasilitas bagi non pengguna kendaraan di Jakarta.

"Kapan kita akan mulai membangun fasilitas pejalan kaki secara massive? Ini harus terus dibangun karena murah dan sehat kan. Fasilitas untuk disabilitas yang banyak juga kami harap secepatnya bisa terwujud," tambah Elly.

Dalam diskusi itu Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit pun memberi beberapa saran kepada BPTJ untuk bisa mendukung program-program pemprov DKI, salah satunya menyangkut sistem pembayaran yang belum mumpuni bagi masyarakat.

"Soal standarisasi, persoalan standar mengenai kartu dan transaksi dan standar kartu kredit belum ada. BPTJ harus dorong standar e-payment dan transaksi agar siapapun bisa akses tidak akan masalah. MRT Jakarta juga mau kartu sendiri dan harus ada leadership standarisasi untuk smartcard dan e-payment," kata Danang.

Dia juga berharap agar BPTJ memiliki kewenangan lebih agar bisa menangani masalah terminal-terminal di Jakarta yang masih jauh dari standar yang ditetapkan. (rvk/rvk)