"Ada 26, jumlahnya mungkin akan lebih. Masalah kelayakan menunggu hasil dari lurah dan camat. 26 (JPO) masih bisa bertambah. Diharapkan semua JPO yang nggak layak tahun ini akan dilakukan perbaikan atau perawatan," jelas Andri di Kantor Dishub DKI, Jl. Taman Jatibaru, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2016).
Anggaran untuk perbaikan satu JPO yakni sekitar Rp 90 juta yang diambil dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pengembang. Namun, Andri mengaku dana tersebut sebenarnya masih dalam kategori minim untuk sebuah perbaikan JPO.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertimbangannya kan nggak setiap tahun nih dilakukan perawatan. Kalau seumpamanya rutin (perawatan), dia (dana perbaikannya) murah. Kalau tunggu rusak dulu, ya maaf," imbuh ia.
Ia mengambil contoh dari kejadian ambruknya JPO di Pasar Minggu pada Sabtu (24/9) lalu. JPO tersebut diakui Andri terakhir dilakukan perbaikan pada 2014 lalu.
"Paling bagus untuk perbaikan setahun sekali, lebih bagus lagi tiap 6 bulan sekali. Tapi anggarannya terbatas jadi 3 tahun sekali. Di JPO Pasar Minggu terakhir kali perbaikan 2014 lalu. Tahun ini mau perbaikan tapi keburu roboh," ungkap Andri.
Jumlah JPO yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini yakni 285 JPO yang terdiri dari 165 JPO Busway dan 120 JPO reguler.
(nkn/Hbb)











































