Gratifikasi Direksi BUMN Indonesia di Singapura Sering Dilakukan

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menerima laporan dari Singapura Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) terkait dugaan direksi BUMN yang terima fee di Singapura. Laporan itu dinilai KPK sebagai tanda peringatan. Namun pihak tidak akan segan-segan menindaklanjuti perkara tersebut.

"Itu sebenernya hanya deterrent warning saja karena kejadiannya terlalu banyak kemudian menyangkut banyak bidang," ujar Agus usai peresmian acara Sistem Pengawasan di Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir. Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2016).

"Jadi kita hanya memberikan warning supaya itu tidak dilakukan," sambung Agus.

Ketua KPK Agus Rahardjo pada Kamis (15/9) kemarin menyebut ada direksi BUMN yang menerima gratifikasi di Singapura. Tak hanya itu saja, direksi BUMN besar itu juga langsung membuka rekening di Negeri Singa itu.

"Untung kita masih ada kerja sama dengan CPIB, semacam KPK-nya Singapura. CPIB selalu melaporkan. Kita kerja sama, sehingga dapat informasi," jelas Agus, Kamis (15/9).

Sementara Pelaksana Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan laporan laporan tersebut masih terus diselidiki oleh KPK. Namun secara detail pihaknya masih menutup rapat direktur BUMN yang diduga menerima suap.

"Saat ini saya belum bisa mendeclair apakah itu kasus apa, BUMN-nya apa, dan siapa orangnya. Semua masih dalam penelusuran penyidik-penyidik KPK," ujar Yuyuk.

Menurut Yuyuk, tak menutup kemungkinan KPK akan mengirim tim ke Singapura untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan ini.

"Kami bergerak ke mana saja, untuk mencari bukti. Bisa saja masih di Indonesia maupun ke beberapa negara yang diduga ada jejak-jejak untuk bisa mendapatkan bukti-bukti atas kasus tersebut," tutup Yuyuk. (ed/asp)