.webp)
"Kemarin saya sudah memberi masukan untuk reformasi hukum ini maka tentu kita harus menginventarisir masalah-masalahnya apa saja, yang membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif," kata Tito usai mengikuti Bakti Sosial Perpanjangan SIM Pembuatan e-KTP dan Akte Kelahiran di Rumah Susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (29/9/2016).
Menurut Tito, problem terbesar yang saat ini dihadapi adalah penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat. Selain itu, kualitas penegak hukum harus ditingkatkan.
(Baca juga: Paket Reformasi Hukum Jokowi untuk Jamin Keadilan dan Kepastian)
"Yang kedua adalah kemampuan penegak hukum yang lebih baik baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Di dalam hukum ini ada banyak instansi, mulai dari penyidik, Polri, dan PPNS, kemudian ada Kejaksaan penuntutan, ada peradilan, hakim, ada juga pemasyarakatan, termaksud advokat," imbuhnya.
Persoalan di masing-masing institusi sambung Tito berbeda. Karena itu penting dilakukan inventarisasi kondisi internal di setiap institusi penegakan hukum.
(Baca juga: PPATK Berharap Paket Kebijakan Hukum Munculkan Aturan Perampasan Aset)
"Perlu dibentuk tim gabungan yang menginventarisir masalah-masalah ini dan setelah itu meberikan solusi, baik solusi yang bersifat ideal jangka panjang, maupun solusi yang bersifat jangka pendek yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat," imbuh dia.
Selain peningkatan kualitas penegak hukum, reformasi hukum sambung Tito dapat berjalan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai termasuk sokongan anggaran.
"Yang terakhir bagaimana mengembangkan budaya masyarakat yang mendukung penegakan hukum yang baik. Ini ada 4 kelompok permasalahan, ini semua akan diinventarisir, dan setelah itu kita akan sampaikan ke Bapak presiden," ujar Tito. (fdn/rvk)
