Mahfud MD: Kader KAHMI Harus Jaga Idealisme untuk Majukan Bangsa

Jakarta - Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Mahfud MD menyampaikan soal pentingnya idealisme. Idealisme harus dipegang teguh anggota KAHMI.

"Keluarga besar KAHMI ucapkan terima kasih atas kehadiran di ultah ke-50 ini. KAHMI ialah orang yang menjaga idealisme HMI. Idealisme dirasakan penting bagi masa depan Indonesia," ujar Mahfud MD dalam sambutan pada Peringatan HUT Emas KAHMI bertemakan 'Sinergi Merawat NKRI" yang digelar di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).

Mahfud menambahkan, KAHMI Islam ingin membangun dan melestarikan keislaman. Dalam praktiknya, KAHMI berusaha membawa Islam ke dalam realita masyarakat Indonesia.

"KAHMI tidak pernah berusaha mencerabut akar kebudayaan bangsa. Indonesia bersatu dalam keberagaman. Kita bersyukur karena bisa bersatu. Kita punya 17 ribu pulau, 1600 suku bangsa dan memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya," sebut mantan Ketua MK ini.

Maka menjadi tanggung jawab bagi anggota KAHMI untuk mewujudkan sinergitas tersebut. Mahfud setidaknya menyebut ada 3 hal yang harus terus dijaga.

Hal pertama ialah pluralisme, dimana toleransi harus ditingkatkan demi kemajuan Indonesia bersama. Hal keduanya ialah kehidupan demokrasi di Indonesia. Demokrasi, kata Mahfud, perlu dijunjung agar setiap orang mempunyai hak dan peluang yang sama.

Mahfud kemudian menyorot pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, KAHMI selalu mendukung langkah pemerintah dalam usaha menegakkan supremasi hukum.

"Ketiga, penegakan supremasi hukum juga merupakan hal penting. Negara tidak boleh mebiarkan adanya penyamapaian aspirasi secara liar. Tidak akan ada gunanya yang kita kerjakan tanpa hukum ditegakkan dengan sukmanya," ujar Mahfud.

"Itulah sebabnya, KAHMI menyambut gembira dan mendukung pemerintah yaitu rencana menegakkan paket dalam penegakan hukum. Tahun pertama melakukan konsolidasi politik dan tahun kedua memperhatikan kebijakan ekonomi. Di tahun ketiga sangat tepat jika pemerintahan Jokowi-JK fokus pada penegakan hukum. Mudorot akan muncul tanpa adanya penegakan hukum," tambahnya.

Dalam acara ini turut hadir sejumlah pejabat negara di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, Ketua KPK Agus Rahardjo, mantan Ketua DPR RI Akbar Tandjung, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, mantan Mendikbud Anies Baswedan dan Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni. (fdn/fdn)