BPK: Laporan Alwi Shihab Soal Dana Aceh Pasti Diketawain

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai laporan keuangan pemerintah mengenai penggunaan dana bantuan kemanusiaan untuk Aceh harus diperbaiki. Koordinasi penanggulangan bencana pun amburadul.Demikian disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (31/3/2005)."Malulah kita, kita sudah melakukan tahlilan 40 hari atas korban tsunami. Pasti pembukuan Pak Alwi Shihab pasti anda ketawain. Itu berarti tidak ada orang yang membantu Pak Alwi dari kalangan internal controller. 40 hari setelah kami panggil, baru mereka berfikir bagaimana menyusun suatu sistem," ungkap Anwar.Menurut dia, audit hingga kini masih berlangsung. Namun, secara umum ada 3 hal yang harus diperbaiki dalam penanganan gempa bumi dan tsunami di Aceh.Pertama, perbaikan organisasi. "Organisasi kita amburadul dalam menangani pasca gempa. Ada Pak Alwi, ada penguasa darurat sipil, ada Pak Bambang Darmono, ada wagub NAD bagaimana koordinasinya. Kita lihat koordinasinya kurang baik," kata dia.Kedua, perbaikan technical skill. "Kita lihat technical skill perlu diperbaiki dalam menangani bencana alam seperti ini," ujar Anwar.Selanjutnya, kata dia, perbaikan sarana dan peralatan. "Kita juga tidak punya peralatan yang memadai seperti foto satelit, helikopter dan kapal. "Kalau tidak ada helikopter bagaimana kita bisa menjangkau daerah terkecil.Kalau tidak ada bantuan angkatan laut dari Singapura bagimana kita memperbaiki akses pelabuhan Meulaboh. Ini pelajaran yang kita timba dari kasus Aceh. Mudah mudahan apa yang terjadi di Nias bisa ditangani lebih baik," papar diaBagaimana mengenai indikasi adanya penyimpangan dana ratusan miliar dalam pembangunan barak di Aceh?"Kami telah melakukan audit. Audit di daerah tidak mudah. Auditor intenal tidak banyak dimanfaatkan waktu itu sehingga anda pasti mengetawain laporan keuangan Pak Alwi," jawab Anwar.Dalam kesempatan yang sama, Anwar menambahkan BPK akan akan mengundang negara donor dan Asia yang terkena tsunami untuk melakukan konferensi di Jakarta pada akhir April 2005.Konferensi akan membahas dua hal yakni melakukan audit di daerah konflik dan mengundang peserta konfrensi untuk melakukan audit bersama BPK atas bantuan internasional yang sudah disalurkan ke daerah tersebut. Dia mengingatkan bahwa rasa kepercayaan masyarakat intenasional kepada RI buruk sekali. Hal ini tercermin dari bentuk bantuan yang diberikan dibuat dalam trust fund artinya, bantuan tersebut hanya bisa diuangkan atau disalurkan bila mereka yakin bahwa bantuan itu tidak akan diselewengkan. (aan/)