Panglima Jamin Netralitas Prajurit TNI di Pilkada Serentak

Blitar - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo menjamin netralitas prajurit TNI dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan digelar 2017 mendatang. Dasar hukum netralitas tersebut adalah undang-undang TNI.

"Melebihi kontrak politik seperti dalam partai, TNI dasar hukumnya Undang-Undang yang merupakan aturan tertinggi yang mengatur netralitas dalam pemilihan umum itu," kata Gatot di sela berziarah ke Makam Bung Karno di Desa Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Selasa (27/9/2016).

Bagi TNI, kata Gatot, Undang-undang adalah Panglima, apa yang diamanatkan Undang-Undang harus dilaksanakan. Saat ini ada tiga anggota TNI yang maju Pilkada.

Begitu mereka mengajukan pengunduran diri dari kesatuan TNI langsung diberikan agar segera menjadi anggota masyarakat biasa dan ikut Pilkada. Salah satu anggota TNI yang maju Pilkada itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurut Gatot, begitu Agus Harimurti Yudhoyono mengajukan surat pengunduran diri, langsung diberikan surat persetujuan sehingga dia langsung menjadi anggota masyarakat biasa.

"Ada tiga anggota TNI yang maju pilkada mendatang, dan ini merupakan pelajaran politik bagi generasi muda," kata Gatot.

Sementara saat ditanya adanya wacana DPR yang akan membuat aturan agar anggota TNI tidak perlu mengundurkan diri jika maju Pilkada, Gatot menegaskan bahwa apapun aturan yang berlaku akan dijalankan dengan baik oleh anggotanya. (erd/erd)